Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, buka suara mengenai perkembangan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027. Ia menyatakan formula pengupahan masih menggunakan rumus yang sama.
Hal tersebut disampaikan Yassierli saat ditanya mengenai persiapan penetapan UMP 2027. Kendati demikian, Yassierli belum mengungkap apakah upah minimum tahun depan akan mengalami kenaikan
"Rumusnya masih yang sama. Sudah lihat, ada di undang-undang," jawab Yassierli saat ditemui wartawan di kantor Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (9/11/2026).
Berdasarkan Pasal 139 UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan, penghitungan upah minimum dilakukan dengan menggunakan formula penghitungan upah minimum atau berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL).
Dalam formula tersebut, terdapat tiga variabel yang menjadi pertimbangan, yakni pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Adapun indeks tertentu ditetapkan dengan batas bawah 0,5 dan batas atas 1.
Yassierli menegaskan ketentuan mengenai formula pengupahan sudah tercantum dalam undang-undang tersebut. Dengan demikian, pemerintah tinggal mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam proses penetapan upah minimum.
Meski begitu, ketika ditanya lebih lanjut mengenai kemungkinan UMP 2027 mengalami kenaikan atau justru stagnan, Yassierli belum memberikan gambaran lebih jauh.
"Kita lihat nanti aja ya," ujarnya.
Baca Juga: Gaji di Atas Rp3,5 Juta Masih Bisa Dapat BSU 2026, Ini Penjelasan Kemnaker
Baca Juga: Buruh Tuntut Upah Minimum 2027 Naik 7,5-9,5 Persen, KSPI dan Partai Buruh Gelar Demo di 38 Provinsi
Pernyataan tersebut membuat besaran kenaikan UMP 2027 masih belum dapat dipastikan. Pemerintah belum menyampaikan angka maupun proyeksi kenaikan upah minimum untuk tahun depan.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Aryo Hadi Wibowo
Editor: Dwi Aditya Putra