Gibran Dimakzulkan, Tiyo Ardianto: Tidak Otomatis Indonesia Lebih Baik

Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, menanggapi wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ia menyebut situasi politik di Jakarta belakangan ini seolah mengarah pada kemungkinan Gibran lengser dari jabatannya.

Melalui pernyataannya, Tiyo bahkan menyebut Gibran dengan istilah "anak haram konstitusi" dan memperkirakan Wakil Presiden tersebut akan segera didepak dari kursinya.

"Angin yang berhembus dari Jakarta seperti meyakinkan kita: sebentar lagi ‘anak haram konstitusi’ itu akan didepak dari kursi Wakil Presiden. Kalau benar itu terjadi, kita semua sudah semestinya tidak terkejut," kata Tiyo dalam keterangannya, Senin (9/11).

Meski demikian, Tiyo mengingatkan masyarakat agar tidak larut dalam euforia apabila pemakzulan Gibran benar-benar terjadi. Menurutnya, pergantian pejabat tidak serta-merta menjamin perubahan kondisi Indonesia menjadi lebih baik.

Ia menilai perjalanan kekuasaan di Indonesia kerap diwarnai pengkhianatan politik. Karena itu, masyarakat diminta tidak hanya menyaksikan dinamika pergantian kekuasaan sebagai tontonan politik.

"Kita tidak perlu bersorak dan bertepuk tangan. Pajak yang kita bayarkan bukan tiket penonton dan drama penguasa bukan arena gladiator. Sesudah ia dilengserkan, tidak berarti Indonesia akan signifikan lebih baik," ujarnya.

Tiyo juga mengingatkan kemungkinan munculnya persoalan baru apabila kekuasaan semakin terkonsolidasi setelah pergantian wakil presiden. Ia menilai penguasa yang merasa semakin kuat justru berpotensi bertindak lebih represif terhadap rakyat.

"Bisa jadi penguasa hari ini akan lebih kejam dan brutal dalam menghisap darah rakyat karena merasa telah solid serta total kekuasaannya," kata Tiyo.

Lebih lanjut, ia menyatakan tidak menaruh harapan besar kepada Presiden saat ini maupun kepada sosok wakil presiden pengganti jika pemakzulan Gibran terjadi.

Menurut Tiyo, figur pengganti wakil presiden seharusnya dipilih berdasarkan kompetensi dan integritas, bukan melalui kompromi politik atau manuver untuk kepentingan Pemilu 2029 dan 2034.

"Berharap pada Presiden hari ini tidak mungkin. Berharap dengan Wapres baru hanya mungkin jika ia diangkat atas kompetensi dan integritasnya, bukan atas kompromi dan kasak-kusuk politik demi 2029 dan 2034," tuturnya.

Tiyo menutup pernyataannya dengan mempertanyakan apakah harapan tersebut benar-benar dapat terwujud.