Kumpulkan 10 Mantan Kapolri di Hambalang, Prabowo Lagi Meredam Faksi LSP

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan 10 mantan Kapolri di kediaman pribadinya di Hambalang pada 8 November 2026 memiliki sejumlah makna politis.

Menurut Jamiluddin, salah satu tujuan pertemuan tersebut diduga untuk meredam potensi gejolak di internal Polri menyusul kabar penetapan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) sebagai tersangka.

Ia menilai, masa kepemimpinan Listyo Sigit yang cukup panjang memungkinkan terbentuknya jaringan loyalis dan pendukung di lingkungan kepolisian. Kondisi itu, menurutnya, berpotensi memunculkan faksi-faksi yang dapat memengaruhi stabilitas internal Polri.

"Karena itu, pertemuan tersebut menjadi sinyal untuk meredam faksi-faksi loyalis Listyo Sigit. Setidaknya pertemuan itu menjadi ajang konsolidasi agar transisi kepemimpinan di bawah Kapolri yang baru berjalan mulus tanpa hambatan politik internal," tulis Jamiluddin kepada WARTA EKONOMI.

Jamiluddin juga berpandangan bahwa Prabowo berupaya memisahkan persoalan hukum yang menjerat Listyo Sigit dari kemungkinan politisasi kasus.

Kehadiran para mantan Kapolri lintas generasi, menurut dia, dapat menjadi pesan bahwa perkara tersebut merupakan persoalan hukum yang tidak seharusnya berkembang menjadi konflik kelembagaan atau ancaman politik terorganisasi.

Ia menilai langkah itu penting untuk mencegah polemik kasus tersebut berkembang menjadi ketidakpastian politik nasional.

Selain itu, Jamiluddin melihat pertemuan tersebut sebagai simbol solidaritas Korps Bhayangkara. Dengan mengundang para mantan Kapolri, Prabowo dinilai ingin menunjukkan adanya dukungan moral dari para senior kepolisian terhadap kepemimpinan negara dan institusi Polri.

"Hal ini setidaknya dapat mengukuhkan legitimasi kepemimpinan Prabowo di mata elemen penegak hukum," tulisnya.

Jamiluddin juga menyoroti kehadiran Kapolri aktif Jenderal Suyudi Ario Seto bersama para purnawirawan jenderal dalam pertemuan tersebut.

Menurut dia, momentum itu dapat dimaknai sebagai pengingat agar seluruh personel Polri tetap menjalankan tugas sesuai konstitusi dan berada dalam satu garis komando pemerintahan yang sah.

Lebih jauh, ia menilai Prabowo membutuhkan stabilitas keamanan dan institusi kepolisian yang kondusif untuk menjalankan berbagai program prioritas pemerintah.

Stabilitas tersebut, lanjut Jamiluddin, juga penting untuk membangun kepercayaan investor terhadap kondisi keamanan dan iklim investasi di Indonesia.

"Prabowo membutuhkan stabilitas keamanan untuk memudahkannya mengeksekusi program prioritasnya. Termasuk tentunya untuk memberi sinyal kepada investor bahwa Indonesia kondusif untuk berinvestasi," tulisnya.