Politisi PDIP Desak Wapres Gibran 'Diproses' DPR, Pendukung Jokowi Nyatakan Siap

Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Andre Pareira menilai DPR tidak bisa lagi menunda pembahasan persoalan keabsahan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah adanya putusan Mahkamah Agung (MA).

Sementara itu, Ade Armando yang berada di kubu pendukung Gibran menyatakan siap menerima apa pun keputusan politik yang diambil DPR, termasuk jika berujung pada pemberhentian Gibran.

Pernyataan tersebut mengemuka dalam diskusi di kanal YouTube Sinkos Indonesia, 7 November 2026.

Andre menilai putusan MA yang menyatakan suket penyetaraan ijazah Gibran tidak sah menjadi penentu dalam rangkaian perdebatan mengenai persyaratan administrasi wakil presiden. Menurutnya, persoalan tersebut telah menjadi perhatian publik dan melibatkan putusan dua lembaga negara, yakni Mahkamah Konstitusi (MK) dan MA.

Karena itu, ia mendorong agar DPR segera memproses persoalan tersebut melalui mekanisme konstitusional. Andre menilai parlemen memiliki tanggung jawab untuk menindaklanjuti persoalan yang telah menjadi perhatian masyarakat.

"Menurut saya ini sulit untuk ditunda dalam arti dibiarkan begitu. Ini bolanya akan lari ke DPR dan masyarakat akan bertanya ke DPR, karena yang namanya DPR punya hak dan hak itu diberikan oleh rakyat," ujar Andre.

Ia menjelaskan DPR memiliki tiga hak konstitusional, yakni hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Dalam persoalan Gibran, Andre menilai hak menyatakan pendapat dapat digunakan untuk membahas dugaan perbuatan tercela atau persoalan kelayakan wakil presiden.

Hasil pembahasan tersebut selanjutnya dapat diproses melalui MK dan MPR sesuai mekanisme konstitusional.

Andre sebelumnya sempat mengusulkan agar Gibran mengundurkan diri secara sukarela ketika membahas tahap awal pembuktian di MK. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi jalan untuk mengakhiri polemik. Namun, setelah adanya putusan MA, ia menilai proses formal di DPR harus dihadapi.

Sementara itu, Ade Armando menyatakan pihak pendukung Gibran tidak akan melakukan perlawanan jika DPR memutuskan untuk memberhentikan wakil presiden tersebut.

Ade mengatakan pihaknya siap menerima keputusan parlemen dengan lapang dada. Ia juga menyebut Gibran sejak awal tidak berambisi mengejar jabatan wakil presiden, melainkan diminta berulang kali oleh pihak Prabowo Subianto dan Partai Gerindra.

"Buat kami di kubu Gibran enggak apa-apa, silakan putuskan saja dan kita tidak akan teriak-teriak, kita akan menerima itu dengan sangat besar hati," kata Ade.

Bahkan, Ade menilai pemberhentian melalui mekanisme DPR lebih baik dibandingkan tekanan agar Gibran mengundurkan diri secara sukarela.

"Menurut saya, lebih baik dia diberhentikan melalui proses DPR daripada meminta dia mengundurkan diri," tambahnya.

Baca Juga: Pencabutan Sumpah Wapres Dinilai Bisa Jadi Jalan Keluar Polemik Suket Ijazah Gibran

Meski menyatakan siap menerima keputusan DPR, Ade mengaku masih mempertanyakan putusan MA yang menyatakan suket penyetaraan ijazah Gibran tidak sah.

Ia menyoroti belum adanya konferensi pers atau penjelasan resmi dari MA hingga Kamis mengenai alasan di balik putusan tersebut. Menurut Ade, sebelumnya MA sempat menjanjikan penjelasan dalam waktu dua hari.

Ade menilai ketiadaan penjelasan tersebut menimbulkan kejanggalan dan membuatnya mempertanyakan dasar pertimbangan MA dalam memutus perkara suket penyetaraan ijazah Gibran.