Ade Armando: Lebih Baik Gibran Diberhentikan Lewat DPR Dibanding Diminta Mundur
Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Pendukung sekaligus loyalis Joko Widodo, Ade Armando, menegaskan bahwa pihak pendukung Gibran Rakabuming Raka siap menerima risiko politik terburuk, termasuk pemberhentian Gibran dari jabatan Wakil Presiden melalui mekanisme resmi di DPR.
Menurut Ade, jalur formal di parlemen jauh lebih tepat dibandingkan desakan agar Gibran mengundurkan diri secara sukarela.
Pernyataan tersebut disampaikan Ade Armando saat hadir dalam diskusi di saluran YouTube SinKos Indonesia pada 7 November 2026, merespons perdebatan mengenai keabsahan Surat Keterangan (Suket) Gibran pascaputusan Mahkamah Agung (MA).
"Tapi menurut saya, lebih baik dia diberhentikan melalui proses DPR, daripada meminta dia mengundurkan diri," tegas Ade Armando.
Ade menjelaskan bahwa keberadaan Gibran di kursi Wakil Presiden sejak awal merupakan respon atas pemanggilan politik untuk menyokong kemenangan Prabowo Subianto dalam Pemilu, bukan atas dorongan ambisi pribadi Gibran. Karena itu, jika proses hukum tata negara di Senayan berujung pada pemakzulan, pihak kubu Gibran akan menerimanya sebagai konsekuensi takdir politik.
"Buat kami, kalau dia sampai diberhentikan, wah, itu adalah nasib dia. Dia dulu memang dipanggil untuk memenangkan Pak Prabowo," ujar Ade.
Baca Juga: Pencabutan Sumpah Wapres Dinilai Bisa Jadi Jalan Keluar Polemik Suket Ijazah Gibran
Dalam perbincangan tersebut, Ade menceritakan latar belakang pencalonan Gibran yang menurutnya sempat ditolak sebanyak empat kali oleh Gibran sendiri karena ingin menyelesaikan jabatannya sebagai Wali Kota Solo atau maju ke tingkat Gubernur. Namun, pada permintaan kelima dari kubu Prabowo dengan mempertimbangkan tingginya angka survei, Gibran akhirnya bersedia maju.
Menanggapi wacana pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) maupun Hak Angket yang digulirkan oleh fraksi-fraksi di parlemen menyusul putusan MA, Ade menegaskan pendukung Gibran tidak akan melakukan perlawanan fisik maupun memicu kegaduhan publik.
"Kalau DPR mau mengatakan begitu, mau hak angketnya dilakukan atau hak menyatakan pendapat... buat kami di kubu Gibran enggak apa-apa, silakan putuskan saja dan kita tidak akan teriak-teriak, kita akan menerima itu dengan sangat besar hati," pungkas Ade.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Amry Nur Hidayat
Editor: Amry Nur Hidayat
Tag Terkait: