Kredit Foto: Antara/Fauzan
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan keputusan untuk membuka rekaman penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto kepada publik sepenuhnya berada di tangan penyidik Bareskrim Polri.
Yusril menyampaikan hal tersebut saat menanggapi desakan agar bukti rekaman dipublikasikan secara transparan. Keterbukaan itu dinilai penting untuk menguji motif di balik dugaan tindak pidana makar yang dikaitkan dengan perkara penyadapan tersebut.
"Ya terserah penyidik (Bareskrim) juga. Kan dikomunikasi kepada publik," kata Yusril di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Yusril menjelaskan, proses penyidikan perkara tersebut masih berlangsung secara intensif. Karena itu, penetapan konstruksi perkara yang menghubungkan intersepsi elektronik dengan dugaan makar harus dilakukan secara hati-hati dan didukung bukti permulaan yang cukup.
Menurutnya, tuduhan makar tidak dapat disampaikan secara sembarangan tanpa dasar pembuktian yang memadai.
"Karena memang penyidikan itu masih berlangsung sampai sekarang. Tentu untuk bisa mengatakan sekarang ini dikatakan ada makar, itu tidak bisa sembarangan. Tentu ada alat-alat bukti permulaan yang cukup untuk itu," ujarnya.
Yusril menegaskan pemerintah hanya menyampaikan garis besar perkara kepada masyarakat. Sementara itu, pembuktian materiil dan penjelasan mengenai temuan teknis menjadi kewenangan penyidik Bareskrim Polri.
Ia menyebut perkara yang tengah ditangani bukan hanya berkaitan dengan dugaan penyadapan, tetapi juga dugaan tindak pidana makar sebagaimana diatur dalam Pasal 191 hingga Pasal 193 KUHP.
"Tapi penetapan yaitu memang nanti itu diserahkan kepada penyidik. Yang penting rakyat mengetahui bahwa memang penyidikan ini bukan hanya atas penyadapan tapi juga terkait dengan perbuatan makar yang diatur di dalam pasal 191 sampai 193 KUHP. Detail-detailnya, kita serahkan pada penyidik. Dia akan menjelaskan," tutur Yusril.
Yusril menegaskan bahwa dirinya tidak ingin menyampaikan informasi yang belum diketahui secara pasti. Menurutnya, penyidik merupakan pihak yang berwenang menjelaskan hasil pemeriksaan dan temuan teknis dalam perkara tersebut.
"Jadi jangan, saya nggak berani bicara sesuatu yang saya tidak tahu pasti tentang hal itu. Jadi saya mesti memastikan tapi jelas kalau soal teknis temuan-temuan dari penyidik itu yang berwenang untuk menjelaskan adalah para penyidik," lanjut Yusril.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Ferry Hidayat
Editor: Ferry Hidayat