Tito Temukan Dana Bencana Sumatra Belum Terserap, Ada Daerah Masih 0%

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap sejumlah pemerintah daerah yang belum menggunakan tambahan anggaran untuk penanganan bencana. Padahal, pemerintah pusat telah mengucurkan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,68 triliun untuk tiga provinsi, yakni Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh.

Tito menyebut, realisasi penggunaan anggaran tersebut masih timpang di sejumlah daerah. Di Sumatra Utara, misalnya, Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Toba belum mencatatkan realisasi sama sekali atau masih 0%.

Kondisi serupa ditemukan di Aceh. Kabupaten Bireuen juga tercatat belum merealisasikan tambahan anggaran tersebut. Sementara itu, di Sumatra Barat, terdapat daerah yang realisasinya baru mencapai 5%, meski ada pula yang sudah menyentuh 54%.

“Ini dalam kesempatan yang baik ini saya ingatkan kepada rekan-rekan kepala daerah agar tambahan TKD yang sudah diberikan oleh Bapak Presiden, tolong manfaatkan betul maksimal,” kata Tito di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Tito mengatakan, dirinya mendapat penjelasan dari sejumlah pemerintah daerah bahwa anggaran belum terserap karena proyek infrastruktur masih dikerjakan. Pembayaran kepada pihak pelaksana disebut baru akan dilakukan setelah pekerjaan selesai menjelang akhir tahun.

Baca Juga: Tito Karnavian Tegaskan Tak Ikut Campur Urusan Polri: Saya Sudah Pensiun

Menurut Tito, alasan tersebut tidak menjadi masalah selama pembangunan benar-benar berjalan dan anggaran digunakan sesuai kebutuhan penanganan bencana.

“Ya mungkin sama alasannya bayar akhir tahun, jalan sedang dibangun, jembatan sedang dibangun, fine kalau itu jawabannya. Asal jangan sampai nanti karena memang enggak mau digunakan atau enggak ngerti apa administrasi penggunaannya,” ujar Tito.

Meski demikian, pemerintah tidak ingin tambahan anggaran tersebut justru mengendap hingga akhir tahun dan menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Tito juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak menggunakan dana tersebut untuk kepentingan di luar penanganan bencana.

Untuk memastikan penggunaannya, kata Tito, pemerintah akan menerjunkan tim guna memeriksa langsung pekerjaan pembangunan di daerah.

“Kalau ada sanksi, apa misalnya yang menyalah yang tidak guna untuk itu? Ya tergantung kita lihat nanti kalau seandainya memang di luar dari arahan surat edaran dan arahan Bapak Presiden, saya pasti akan memberikan teguran,” katanya.

Tak hanya teguran, Tito juga membuka kemungkinan mengumumkan daerah yang tidak memanfaatkan anggaran tersebut sebagaimana mestinya kepada publik dan DPRD.

“Dan mungkin ya kita akan sampaikan kepada publik biar masyarakat juga tahu bahwa ada anggaran yang diberikan oleh Bapak Presiden tapi enggak digunakan untuk bencana. Di DPRD juga kita bisa kasih tahu, sehingga ada sanksi politik mungkin di situ,” tutupnya.