ICW Soroti Anggaran Influencer, Perusahaan Raffi Ahmad Diduga Terima Rp14,69 Miliar

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti dugaan pengadaan jasa influencer senilai Rp14,69 miliar yang melibatkan perusahaan terafiliasi Raffi Ahmad. Anggaran tersebut disinyalir berasal dari dua kementerian.

Adapun Kementerian tersebut meliputi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengontrak lima paket pengadaan pada 2024. Sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sepanjang 2025-2026.

Berdasarkan penelusuran ICW terhadap data pengadaan di portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), terdapat delapan paket pengadaan melalui PT Rans Animasi Indonesia.

“Pengadaan tersebut mencakup penayangan konten di akun Instagram dan TikTok Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, kanal YouTube RANS Entertainment, hingga pengadaan untuk menghadirkan Raffi Ahmad dalam sejumlah acara,” tulis ICW dalam keterangan tertulis, Senin (9/11/2026).

Dari lima paket pengadaan Kemendikbudristek, anggaran terbesar dialokasikan untuk menghadirkan Raffi Ahmad dalam sebuah acara atau event attendance sebesar Rp2,52 miliar.

Baca Juga: ICW Soroti Kontrak Jasa Influencer Rp14,69 Miliar dari Dua Kementerian ke Perusahaan Raffi Ahmad

Selain itu, terdapat pengadaan penayangan video di YouTube RANS Entertainment senilai Rp452,69 juta, Instagram Reels @raffinagita1717 sebesar Rp205,89 juta, Instagram Story sebesar Rp575,65 juta, serta TikTok sebesar Rp144,42 juta.

Adapun tiga paket pengadaan dari KKP masing-masing bernilai sekitar Rp3,6 miliar. Rinciannya meliputi jasa influencer engagement pada 2025 senilai Rp3,59 miliar, pengadaan untuk pembangunan BINS sebesar Rp3,6 miliar, serta jasa publikasi influencer untuk program Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna, pada 2026 senilai Rp3,6 miliar.

Dengan demikian, total nilai kontrak dari kedua kementerian tersebut mencapai Rp14.696.955.002.

ICW turut menyoroti pengadaan tersebut karena berlangsung di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Organisasi antikorupsi itu menilai belanja jasa influencer memperlihatkan ketidakkonsistenan pemerintah dalam menerapkan kebijakan penghematan.

ICW mencontohkan KKP yang mengontrak dua paket jasa influencer dari PT Rans Animasi Indonesia senilai Rp7,2 miliar pada 2025. Kemudian, pada 2026, KKP kembali menambah satu paket senilai Rp3,6 miliar.

"Alih-alih memberi teladan, KKP pada tahun 2025 mengontrak dua paket jasa pemengaruh (influencer) dari PT Rans Animasi Indonesia senilai Rp7,2 miliar. Pada 2026, KKP menambah satu paket lagi senilai Rp3,6 miliar sehingga total kontrak KKP dengan perusahaan yang sama mencapai Rp10,8 miliar," terang ICW.

Selain persoalan efisiensi, ICW mempertanyakan urgensi penggunaan jasa influencer oleh kementerian. Pasalnya, masing-masing instansi telah memiliki unit kehumasan beserta fasilitas dan anggaran komunikasi publik yang bersumber dari uang negara.

ICW juga menyoroti biaya penayangan Instagram Story akun @raffinagita1717 yang mencapai Rp575,65 juta untuk satu kali penayangan.

Menurut ICW, besaran biaya tersebut perlu dipertanggungjawabkan, terlebih ketika pemerintah tengah mendorong penghematan anggaran di berbagai sektor.

Persoalan lainnya berkaitan dengan mekanisme pengadaan. ICW menilai pencantuman nama akun dan kanal tertentu dalam spesifikasi paket pengadaan berpotensi membatasi persaingan bagi penyedia jasa sejenis.

Dalam temuan tersebut, ICW juga menjelaskan hubungan kepemilikan PT Rans Animasi Indonesia dengan Raffi Ahmad. Berdasarkan dokumen korporasi, sebanyak 99,1% saham perusahaan itu dimiliki PT Rans Entertainment Indonesia.

Raffi Ahmad diketahui menguasai mayoritas saham perusahaan induk tersebut. Selain itu, dia juga memiliki 0,9% saham secara langsung di PT Rans Animasi Indonesia dan menjabat sebagai komisaris.