Pegawai Dapur MBG Dipecat Massal, Guru Honorer Ikut Sentil Pemerintah: Pendidikan Jadi Tumbal

Guru honorer yang juga anggota Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Reza Sudrajat, menyoroti pemecatan massal pegawai dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) terkait kebijakan efisiensi dan pembersihan tenaga kerja.

Reza menilai pemerintah terlalu memaksakan pelaksanaan program MBG di tengah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, kondisi tersebut membuat anggaran pendidikan harus dikorbankan untuk membiayai program tersebut.

"Pemerintah kita ini aneh, maksain adanya MBG disaat duitnya ga cukup. Pendidikan lah yang jadi tumbal," tulisnya di akun X pribadinya, dikutip Selasa (10/11).

Baca Juga: Konsumsi Pemerintah Melonjak 8,95%, Program MBG dan PPPK Jadi Faktor Pendorong

Ia juga menyoroti persoalan kesejahteraan guru yang dinilai belum mendapat perhatian memadai dari pemerintah.

Menurut Reza, hingga kini masih banyak guru yang belum memiliki kejelasan status kepegawaian meskipun sebelumnya dijanjikan pengangkatan sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS). Selain itu, pencairan tunjangan profesi guru (TPG) juga masih kerap mengalami keterlambatan.

"Guru gurunya statusnya ngambang, cuma dikasih omon omon CPNS, yang sampe sekarang TPG guru masih banyak yang telat," jelasnya.

Ia menilai kondisi tersebut membuat kesejahteraan guru semakin memprihatinkan. Sementara itu, pelaksanaan program MBG juga masih diwarnai persoalan, termasuk kasus keracunan yang melibatkan penerima manfaat.

"Akhirnya? Guru gurunya makin melarat, pelajarnya jadi korban keracunan," tandasnya.

Sebagai informasi, sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG dilaporkan melakukan pengurangan tenaga kerja secara massal. Fenomena tersebut dipicu oleh penyesuaian aturan efisiensi operasional yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).

BGN membatasi biaya operasional dapur maksimal Rp3.000 per porsi atau penerima manfaat setiap hari sebagai bagian dari upaya penghematan anggaran negara. Kebijakan tersebut membuat pengelola dapur harus melakukan penyesuaian pengeluaran, termasuk jumlah tenaga kerja.

Baca Juga: Anggaran Triliunan Dipertaruhkan, Pengamat Desak Audit Danantara, MBG, dan Kopdes

Dalam aturan terbaru, jumlah tenaga kerja harian dibatasi berdasarkan jumlah penerima manfaat, yakni berkisar antara 15 hingga maksimal 47 relawan untuk setiap dapur.

Akibatnya, dapur-dapur yang sebelumnya mempekerjakan tenaga kerja melebihi batas kuota tersebut terpaksa mengurangi jumlah pegawai atau merumahkan sebagian pekerjanya.