Nezar Patria Sebut Komdigi Tak Atur Pembangunan Data Center, Ini Fokusnya

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan tidak memiliki kewenangan untuk mengatur pembangunan pusat data (data center) di Indonesia. Pengembangan infrastruktur tersebut masuk ke ranah investasi dan industri, sedangkan Komdigi berfokus pada pengaturan ekosistem penggunaan serta tata kelola data.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan, peran kementeriannya lebih diarahkan pada penyiapan regulasi yang mengatur pemanfaatan pusat data, termasuk untuk penyimpanan data.

"Komdigi itu tidak mengatur pembangunan data center. Tidak mengatur pembangunan data center karena itu masuk ke dalam ranah investasi dan sebagian itu terkait dengan industri," ujar Nezar dalam sesi tanya jawab di Peluncuran Equinix JK1 Phase 2 di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Dia menjelaskan, Komdigi tetap memiliki peran dalam memastikan ekosistem penggunaan pusat data berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Jadi yang dilakukan Komdigi adalah mengatur ekosistemnya, mengatur ekosistem penggunaannya, termasuk di sini misalnya bagaimana nanti data center dipakai untuk menyimpan data, lalu kita mempersiapkan sejumlah regulasi," katanya.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian Komdigi adalah tata kelola data yang disimpan di pusat data. Hal ini berkaitan dengan implementasi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) beserta aturan turunannya.

Nezar menyebut pemerintah telah menyiapkan peraturan pemerintah (PP) terkait pelindungan data pribadi. Namun, implementasinya masih menunggu pembentukan badan pelindungan data pribadi (PDP).

Dia mengungkapkan proses pembentukan badan tersebut masih dalam penggodokan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) serta Sekretariat Negara (Setneg).

"Kita menunggu badan PDP, pelindungan data pribadi itu bisa dibentuk, masih dalam penggodokan, baik di KemenPAN-RB maupun di Setneg," katanya.

Baca Juga: Wamenkomdigi Nezar Sebut Daerah Tak Perlu Bangun Sistem AI Sendiri

Selain tata kelola data, Komdigi juga mengatur ekosistem adopsi teknologi kecerdasan buatan (AI). Pemerintah telah menyusun peta jalan pengembangan AI nasional yang mencakup pengaturan dari tahap pengembangan hingga pemanfaatannya.

Nezar menjelaskan, salah satu aspek yang diatur dalam peta jalan tersebut adalah penerapan guardrails atau rambu-rambu agar pengembangan dan penggunaan AI tetap memperhatikan prinsip etika. Pemerintah mendorong penerapan responsible AI atau kecerdasan buatan yang bertanggung jawab.

Dia menilai perkembangan AI agent yang memiliki kemampuan mengambil keputusan secara mandiri membutuhkan pendekatan mitigasi risiko tersendiri. Hal ini berbeda dengan teknologi AI yang hanya berfungsi mengolah informasi.

Menurut Nezar, pengembangan AI agent perlu mempertimbangkan batas otonomi teknologi tersebut serta posisi manusia dalam mengawasi keputusan yang dihasilkan. Sejumlah pendekatan yang dapat diterapkan di antaranya human-in-the-loop dan human oversight.

Untuk penggunaan AI di sektor strategis dengan tingkat risiko tinggi, seperti layanan keuangan, kesehatan, dan penelitian strategis, Nezar menyebut terdapat pendekatan pengujian sebelum produk diluncurkan kepada masyarakat.

"Sebelum produk AI ini diluncurkan ke masyarakat harus melewati semacam sandboxing dan lain-lain. Ini sudah dilakukan misalnya di sektor kesehatan dan juga di layanan jasa keuangan," tuturnya.