Sarwendah Datangi UPTD PPA Sambil Ngaku Jadi Korban, Begini Respon Ruben Onsu

Perseteruan Ruben Onsu dan Sarwendah terkait perebutan hak asuh anak kembali memanas. Kali ini, kuasa hukum Ruben, Minola Sebayang, mempertanyakan pengakuan Sarwendah yang menyebut dirinya sebagai korban setelah melaporkan persoalan tersebut ke Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

Minola mengaku heran dengan langkah tersebut, terlebih laporan Sarwendah dikabarkan turut digunakan sebagai bukti dalam persidangan sengketa hak asuh anak. Ia justru menilai Ruben merupakan pihak yang selama ini mengalami kesulitan bertemu dengan anak-anaknya.

"Korbannya seperti apa? Orang Ruben kok yang gak pernah bertemu sama anaknya, kok mereka pula yang korban?" kata Minola Sebayang saat ditemui di kantornya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

Menurut Minola, pengakuan Sarwendah sebagai korban kemungkinan berkaitan dengan keputusan Ruben yang sempat menunda pembayaran sejumlah kebutuhan anak. Namun, ia menegaskan langkah tersebut bukan berarti kliennya tidak mau menjalankan kewajiban sebagai ayah.

Minola menjelaskan, Ruben ingin mengetahui terlebih dahulu penggunaan dana kebutuhan anak sebelum kembali melakukan pembayaran. Ia juga membedakan persoalan yang dialami Sarwendah dengan kondisi anak-anak yang dinilai turut terdampak karena tidak bisa bertemu ayahnya.

"Mungkin sebagai korban karena Ruben bukan setop ya, artinya tidak membayarkan dulu biaya pengeluaran untuk kepentingan anak karena gak pernah disampaikan dan didiskusikan. Mungkin itu dianggap korban. Kalau anak, mungkin saja jadi korban, tapi korban karena gak bertemu dengan ayahnya," lanjut Minola.

Persoalan penggunaan uang bulanan menjadi salah satu hal yang disoroti pihak Ruben. Minola menyebut pihaknya masih menunggu audit pertanggungjawaban dana yang nilainya disebut mencapai lebih dari Rp200 juta setiap bulan, termasuk penggunaan kartu kredit yang sebagian pembayarannya ditanggung Ruben.

Ia meminta pihak Sarwendah membuktikan bahwa pengeluaran kartu kredit tersebut memang digunakan untuk kebutuhan anak di luar dana bulanan yang telah diberikan. Menurutnya, persoalan itu hingga kini belum terungkap melalui pembuktian di persidangan.

"Yang perlu menjadi catatan saya, dalam gugatan hak asuh anak itu kita tunggu hasil audit pertanggungjawaban uang bulanan yang lebih kurang Rp 200 juta setiap bulan itu, sama pembayaran kartu kredit yang setengah ditanggung oleh Ruben. Mana pembuktian bahwa penggunaan kartu kredit itu memang untuk kepentingan anak di luar yang Rp 200 juta itu? Sampai hari ini belum dibuktikan di persidangan," tegasnya.

Minola juga mempertanyakan klaim pihak Sarwendah yang sebelumnya menyebut telah melakukan audit internal secara mandiri. Ia menilai hasil pemeriksaan tersebut seharusnya disampaikan sebagai bukti di pengadilan jika memang sudah dilakukan.

"Katanya sudah mengaudit diri sendiri juga, mana kok gak dijadikan bukti dalam ruang persidangan? Jadi gak usah bicara ke sana kemarilah, gak usah bicara 'Saya korban, saya ini'. Yang depan-depan aja dibuktikan," ujar Minola.

Baca Juga: Ruben Onsu Dipanggil BCA soal Cicilan Rumah, Ancaman Lelang Aset Cilandak Menguat

Selain nafkah anak, kuasa hukum Ruben turut menyoroti penggunaan dana renovasi rumah di kawasan Cilandak yang sebelumnya disebut mencapai Rp20 miliar. Minola mengatakan pihaknya masih menunggu bukti pengeluaran tersebut dalam persidangan.

"Termasuk bukti uang keluar untuk rumah Cilandak, sampai hari ini belum dibuktikan di persidangan. Yang katanya Rp 20 miliar lagi dihitung, masa belum selesai-selesai dihitungnya? Padahal itu semua bukti yang kita tunggu," pungkas Minola.