Ini Detail Putusan Mahkamah Agung yang Batalkan Suket Gibran

Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia resmi mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh H.M. Subhan, S.H., M.H. dalam sengketa Tata Usaha Negara (TUN) melawan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI.

Melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA secara tegas membatalkan Surat Keterangan (SK) Kemendikbud yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan atas nama Gibran Rakabuming Raka.

Berikut adalah poin-poin krusial dari putusan bersejarah Mahkamah Agung tersebut:

1. Fakta Hukum: Tidak Ada Ijazah, Hanya Sertifikat Kehadiran

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Agung mengungkap fakta bahwa Surat Keterangan Dirjen Dikdasmen Kemendikbud Nomor 9149/D.D1/KS/2019 diterbitkan tanpa dasar bukti kelulusan yang sah.

MA menegaskan bahwa SK tersebut hanya didasarkan pada certificate of attendance (sertifikat kehadiran), academic records, dan explanation of grades. Dokumen-dokumen itu dinilai tidak dapat membuktikan keberhasilan Gibran Rakabuming Raka dalam menamatkan jenjang pendidikan di luar negeri untuk disetarakan dengan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau SMK. MA menilai tindakan Kemendikbud ini sebagai bentuk kecerobohan dan melanggar asas kecermatan formal.

2. Pelanggaran Administrasi adalah Kepentingan Nasional

MA menolak dalil eksepsi Kemendikbud yang menyebut gugatan telah kedaluwarsa dan kurang pihak. MA berpendapat bahwa pelanggaran administrasi terkait kelayakan syarat pencalonan Wakil Presiden (Pasal 169 huruf r UU Pemilu) bukanlah sekadar urusan kontestan politik semata, melainkan menyangkut kepentingan kedaulatan seluruh bangsa Indonesia.

Oleh karenanya, Mahkamah Agung menilai Penggugat sebagai warga negara memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk melayangkan gugatan demi melindungi tatanan demokrasi.

3. Rincian Amar Putusan MA (Mengadili Sendiri)

Setelah membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama (PTUN Jakarta) dan tingkat banding (PTTUN Jakarta), Majelis Hakim yang dipimpin oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H. menjatuhkan amar putusan akhir pada 30 Oktober 2026 sebagai berikut:

- Mengabulkan Gugatan Seluruhnya: MA mengabulkan seluruh tuntutan hukum dari Penggugat.

- Membatalkan SK Kemendikbud: Menyatakan batal Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud RI Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.

- Perintah Pencabutan: Mewajibkan pihak Tergugat (Kemendikbud) untuk segera mencabut Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tersebut.

- Sanksi Biaya: Menghukum Termohon Kasasi (Kemendikbud) untuk membayar biaya perkara di semua tingkat pengadilan.

Lebih detail atas putusan MA tersebut:

Detail Putusan MA terkait Suket Gibran