Gibran Mau Mundur dari Kursi Wapres, Prabowo Tidak Menolak

Dinamika politik nasional kembali diguncang kabar mengejutkan dari Istana. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara resmi telah menyampaikan niatannya untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa niatan pengunduran diri tersebut disampaikan langsung oleh putra sulung mantan presiden itu dalam sebuah pertemuan tertutup di Istana Negara, Selasa (10/11/2026).

Baca Juga: Luhut: Kalau Gibran Dimakzulkan Pasti Bereaksi, 'Dulu Dicalonkan Bersama Pak Prabowo'

"Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara dalam pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA," ungkap Prasetyo Hadi.

Menjawab berbagai spekulasi yang beredar luas di publik, ia meluruskan bahwa kepala negara sama sekali tidak mencegah atau menolak keinginan wapresnya tersebut. Meski Presiden Prabowo memberikan sejumlah saran dalam diskusi, sikap pemerintah terbuka terhadap opsi pengunduran diri Gibran.

"Namun sekaligus juga kami luruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau Bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut," tegas Prasetyo.

Kendati demikian, ia menambahkan bahwa dalam pertemuan itu politikus itu memohon diberikan satu kesempatan terakhir untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Niatan mundur ini tak lepas dari tekanan politik yang kian memuncak di Senayan. Saat ini, sebanyak 50 anggota dewan yang merepresentasikan enam fraksi anggota dewan telah resmi meneken usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Hak konstitusional ini digulirkan untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran syarat sebagai wakil presiden.

Langkah agresif tersebut dipicu oleh dua putusan krusial dari lembaga yudikatif tertinggi negara. Mahkamah Agung (MA) sebelumnya telah memutus bahwa Surat Keterangan (Suket) penyetaraan sekolah menengah atas milik wapres adalah tidak sah.

Putusan ini memperkuat ketetapan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan tidak menemukan dokumen bukti tanda kelulusan setara SMA milik Gibran di Singapura maupun Australia.

Di sisi lain, Gibran telah merespons putusan yudikatif yang menyudutkan status akademisnya tersebut dengan logika sederhana. Ia bersikukuh bahwa pendidikan tingginya adalah bukti tak terbantahkan dari kelulusan tingkat menengahnya.

Baca Juga: PSI Ditinggal Berjemaah 3 Elite Utamanya, Begini Reaksi Kaesang bin Jokowi

"Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura," kelit Gibran.