Gibran Menyatakan Pengunduran Diri ke Prabowo

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niatnya untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). 

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan adanya pertemuan antara Presiden dan Wakil Presiden yang berlangsung sekitar 2,5 jam pada Selasa pagi. Dalam pertemuan tersebut, Gibran disebut menyampaikan niat untuk mengundurkan diri.

"Dapat kami informasikan kepada seluruh teman-teman media dan seluruh masyarakat bahwa memang benar pagi hari tadi Bapak Wakil Presiden ada pertemuan dengan Bapak Presiden. Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam, di antaranya dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden yang bersama tentunya dengan Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung," ujar Prasetyo di Istana Negara, Jakarta.

Pernyataan tersebut disampaikan ketika parlemen mulai bergerak menindaklanjuti polemik dokumen pendidikan Gibran. DPR disebut telah menandatangani usulan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP).

Usulan HMP menjadi salah satu mekanisme politik yang didorong sejumlah anggota DPR untuk menindaklanjuti putusan MA. Hak tersebut berkaitan dengan kewenangan konstitusional DPR dalam menyampaikan pendapat terhadap dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, termasuk dugaan tidak lagi terpenuhinya persyaratan jabatan.

Tekanan politik terhadap Gibran menguat setelah MA mengabulkan kasasi dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026. Melalui putusan tersebut, MA membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan mengabulkan gugatan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran.

Dokumen bernomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019 tersebut sebelumnya digunakan sebagai dokumen penyetaraan pendidikan Gibran dari luar negeri untuk memenuhi persyaratan pendidikan dalam pencalonan pada Pilpres 2024. MA menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah dan batal demi hukum. 

Sebelum putusan MA, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026 juga menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma yang menunjukkan Gibran telah menamatkan pendidikan setingkat SMA di luar negeri.

Dalam pertimbangannya, MK menyebut dokumen yang digunakan sebagai dasar penerbitan surat penyetaraan, termasuk certificate of attendance, tidak membuktikan bahwa seseorang telah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu.

Namun, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum. Mahkamah juga menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden melalui perkara tersebut.