Disarankan Prabowo, Wapres Gibran Punya Dua Langkah Melawan Putusan Suket Penyetaraan Ijazah SMA

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyebut dua langkah hukum yang disarankan Presiden Prabowo Subianto kepadanya, yaitu pembuktian dokumen di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan pengajuan peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA). Hal itu disampaikan Gibran di Istana Wakil Presiden, Selasa (10/11/2026), setelah bertemu Presiden pada pagi hari.

“Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1, dan juga berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” kata Gibran.

Gibran menyebut saran itu bagian dari masukan yang diberikan Presiden dalam pertemuan tersebut. “Tadi pagi saya bertemu dengan Bapak Presiden. Pak Presiden sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan sikapnya atas situasi yang berkembang. “Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini. Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan,” katanya.

Secara terpisah, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut jalur PTUN dalam konteks yang sama. 

Menurut dia, dalam pertemuan Presiden dan Wakil Presiden yang berlangsung sekitar 2,5 jam, Gibran memohon kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses di peradilan tata usaha negara.

“Itu kan proses hukum. Untuk selanjutnya kita tentunya menghormati dan dipersilakan kalau memang memohon kesempatan untuk dapat membuktikan melalui peradilan tata usaha negara,” kata Prasetyo.

Baca Juga: Gibran Diminta Prabowo untuk Fight, Mensesneg: Kita Hormati Kalau Memohon

Prasetyo juga menyebut Gibran menyatakan niat mengundurkan diri menyikapi dinamika terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan MA. Ia menegaskan tidak benar kabar bahwa Presiden menolak niat tersebut. 

Prasetyo juga menanggapi ramainya pembicaraan di DPR, termasuk wacana pemakzulan Wakil Presiden. “Itu adalah proses politik yang juga harus sama-sama kita hormati,” ujarnya.