Terkait Temuan ICW, dr Tirta Sarankan Raffi Ahmad Mundur dari Jabatan Utusan Presiden: Pilih RANS atau Negara

Dokter Tirta Mandira Hudhi menyarankan Raffi Ahmad mempertimbangkan untuk mundur dari jabatan Utusan Khusus Presiden jika ingin kembali fokus menjalankan bisnis dan profesinya sebagai influencer. Menurutnya, pilihan tersebut bisa membuat Raffi lebih leluasa menjalankan aktivitas profesional tanpa terus dibayangi pertanyaan mengenai potensi konflik kepentingan.

Saran itu disampaikan dr Tirta ketika menanggapi polemik penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai jasa influencer dan kegiatan promosi pemerintah. Perhatian publik tertuju pada kerja sama sejumlah kementerian dengan perusahaan yang berkaitan dengan Raffi, yakni RANS.

"Kalau kamu mundur dari jabatan Utusan Presiden, kayaknya kamu akan hidup lebih tenang. Karena kalau pemerintah ngasih job ke kamu, yaitu as a influencer, bukan sebagai pejabat," urai dr Tirta melalui video di akun Instagram pribadinya, Selasa (10/11/2026).

Ia menilai Raffi perlu menentukan prioritas antara mengembangkan bisnis melalui RANS atau menjalankan tanggung jawab sebagai pejabat publik. Menurut dr Tirta, kedua posisi tersebut berpotensi menimbulkan pertanyaan ketika aktivitas bisnisnya bersinggungan dengan pekerjaan promosi yang menggunakan anggaran negara.

"Saya sarankan Mas Raffi memilih, mau fokus di RANS-nya atau fokus bekerja buat negara," kata dr Tirta.

Apabila Raffi memilih kembali menekuni profesinya sebagai influencer dan mengembangkan bisnis, mundur dari jabatan Utusan Khusus Presiden bisa menjadi salah satu pilihan. Dengan begitu, aktivitas profesionalnya tidak lagi melekat dengan status sebagai pejabat pemerintahan.

Meski demikian, dr Tirta tidak secara langsung menuduh Raffi melakukan pelanggaran dalam kerja sama yang menjadi sorotan. Ia justru mengingatkan pentingnya klarifikasi untuk mencegah munculnya persepsi konflik kepentingan di tengah masyarakat.

Baca Juga: Fiersa Besari Sentil Raffi Ahmad soal Anggaran Rp14,69 Miliar: Pakai APBN, Apa Urgentnya?

Ia juga menyinggung bahwa kerja sama yang dipersoalkan tersebut menurut beberapa versi berlangsung sebelum Raffi menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Namun, status Raffi saat ini sebagai pejabat publik tetap membuat persoalan tersebut perlu mendapat penjelasan.

"Permasalahannya adalah Mas Raffi Ahmad adalah seorang pejabat. That's it. Walau dealing ini menurut beberapa versi dilakukan jauh sebelum Raffi Ahmad menjabat sebagai Utusan Presiden, tapi beliau adalah pejabat," jelasnya.

Polemik ini mencuat setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap temuan mengenai kontrak kerja sama sejumlah kementerian dengan perusahaan yang berkaitan dengan RANS. Temuan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai penggunaan APBN untuk membiayai kegiatan promosi melalui perusahaan yang terhubung dengan figur publik sekaligus pejabat pemerintahan.

Dr Tirta menegaskan, jika Raffi tetap memilih menjalankan tugas di pemerintahan, keterbukaan mengenai hubungan antara jabatan publik dan aktivitas bisnis menjadi hal yang penting. Ia pun kembali meminta Raffi mempertimbangkan pilihan agar tidak terus berhadapan dengan polemik serupa.

"Kalau kamu memang masih makan dari kegiatan promosi yang melibatkan APBN, kita nggak tahu ya, aku nggak tahu beneran, kamu yang harus klarifikasi. Sebaiknya kalau kamu mau hidup tenang, ya kamu mundur dari pejabat tersebut," tutupnya.