dr Tirta Bela Penggunaan Influencer Pakai APBN, tetapi Ingatkan Pemerintah soal Transparansi

Penggunaan influencer untuk mempromosikan potensi pariwisata dan keunggulan daerah melalui anggaran negara dinilai bukan sesuatu yang keliru. Dokter Tirta Mandira Hudhi menyebut pemerintah boleh menggunakan jasa influencer selama kerja sama dilakukan secara transparan dan tidak melibatkan transaksi konflik kepentingan.

Menurut dr Tirta, influencer dapat menjadi sarana promosi yang menjangkau masyarakat lebih luas. Strategi tersebut bahkan berpeluang memberikan dampak positif bagi perekonomian apabila digunakan untuk memperkenalkan berbagai destinasi dan potensi daerah di Indonesia.

"Kegiatan promosi pariwisata itu adalah salah satu kegiatan pilar income pertama negara," tambahnya melalui video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, Selasa (10/11/2026).

Ia mencontohkan penggunaan travel vlogger untuk memperkenalkan sejumlah destinasi wisata, mulai dari Labuan Bajo, Natuna, Manado, hingga Makassar. Menurutnya, kegiatan semacam itu sah dilakukan pemerintah selama proses kerja samanya jelas.

"Aku nggak permasalahin mau negara nge-hire influencer A sampai Z, mau ngebiayain travel vlogger buat ke Labuan Bajo, mau ke Natuna, mau ke Manado, mau ke Makassar, mau kemana pun, itu boleh. Asal dilakukan dengan dealing-dealing yang jelas, tanpa ada transaksi conflict of interest di bawah tangan," sambungnya.

Meski mendukung penggunaan influencer untuk kegiatan promosi, dr Tirta memahami alasan masyarakat mempertanyakan pengeluaran APBN untuk membayar jasa tersebut. Ia menilai warga memiliki hak untuk meminta penjelasan kepada kementerian terkait mengenai penggunaan uang negara.

Menurutnya, kritik masyarakat tidak seharusnya dianggap sebagai bentuk penolakan terhadap seluruh program promosi pemerintah. Justru, keterbukaan diperlukan agar penggunaan anggaran publik tidak memunculkan kecurigaan maupun spekulasi.

"Apakah warga yang komplain itu salah? Nggak, boleh juga. Karena kegiatan warga yang meminta penjelasan dari negara itu dijamin undang-undang," ujar dr Tirta.

Baca Juga: ICW Soroti Anggaran Influencer, Perusahaan Raffi Ahmad Diduga Terima Rp14,69 Miliar

Pernyataan tersebut disampaikan setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap temuan mengenai kontrak kerja sama sejumlah kementerian dengan perusahaan yang berkaitan dengan Raffi Ahmad, yakni RANS. Temuan itu kemudian memunculkan polemik mengenai penggunaan APBN untuk membiayai kegiatan promosi melalui influencer.

Dr Tirta menilai persoalan utamanya bukan terletak pada siapa influencer yang dilibatkan pemerintah. Hal yang lebih penting adalah memastikan proses kerja sama memiliki dasar yang jelas dan tidak disertai transaksi tersembunyi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Ia juga menegaskan bahwa uang yang digunakan dalam kegiatan tersebut berasal dari APBN sehingga pengelolaannya harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Karena itu, kementerian terkait perlu memberikan penjelasan ketika publik mempertanyakan kebijakan tersebut.

Menurut dr Tirta, pemerintah tetap dapat memanfaatkan influencer sebagai bagian dari strategi promosi nasional. Namun, kebijakan itu harus berjalan beriringan dengan transparansi anggaran dan keterbukaan terhadap pengawasan masyarakat.