Bisnis RANS dan Jabatan Utusan Presiden Disorot, dr Tirta Minta Raffi Ahmad Klarifikasi

Status Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni dinilai membuat aktivitas bisnisnya perlu mendapat perhatian lebih. Dokter Tirta Mandira Hudhi mengingatkan pentingnya keterbukaan agar hubungan antara kepentingan bisnis dan jabatan publik tidak memunculkan persepsi konflik kepentingan.

Sorotan tersebut muncul setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap temuan mengenai kontrak kerja sama sejumlah kementerian dengan perusahaan yang berkaitan dengan Raffi Ahmad, yakni RANS. Temuan itu kemudian memicu perdebatan mengenai penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai kegiatan promosi pemerintah.

Dr Tirta menilai persoalan menjadi lebih sensitif karena Raffi saat ini menyandang jabatan di lingkungan pemerintahan. Menurutnya, publik wajar meminta penjelasan ketika aktivitas bisnis seorang pejabat berkaitan dengan pekerjaan yang menggunakan anggaran negara.

"Permasalahannya adalah Mas Raffi Ahmad adalah seorang pejabat. That's it. Walau dealing ini menurut beberapa versi dilakukan jauh sebelum Raffi Ahmad menjabat sebagai Utusan Presiden, tapi beliau adalah pejabat," jelas dr Tirta melalui video di akun Instagram pribadinya, Selasa (10/11/2026).

Ia tidak mempermasalahkan pemerintah menggunakan jasa influencer untuk mempromosikan pariwisata maupun potensi daerah. Namun, proses kerja sama harus dilakukan secara terbuka dan tidak melibatkan transaksi konflik kepentingan.

"Aku nggak permasalahin mau negara nge-hire influencer A sampai Z, mau ngebiayain travel vlogger buat ke Labuan Bajo, mau ke Natuna, mau ke Manado, mau ke Makassar, mau kemana pun, itu boleh. Asal dilakukan dengan dealing-dealing yang jelas, tanpa ada transaksi conflict of interest di bawah tangan," ujarnya.

Menurut dr Tirta, keterbukaan menjadi penting karena masyarakat memiliki hak untuk mempertanyakan penggunaan uang negara. Ia juga mengingatkan bahwa kritik publik terhadap kebijakan tersebut bukan sesuatu yang keliru.

"Apakah warga yang komplain itu salah? Nggak, boleh juga. Karena kegiatan warga yang meminta penjelasan dari negara itu dijamin undang-undang," kata dr Tirta.

Ia pun meminta Raffi memberikan klarifikasi mengenai hubungan aktivitas bisnisnya dengan kegiatan promosi yang melibatkan APBN. Sebab, menurutnya, publik perlu mendapatkan penjelasan agar tidak terus muncul dugaan maupun spekulasi mengenai potensi konflik kepentingan.

"Kalau kamu memang masih makan dari kegiatan promosi yang melibatkan APBN, kita nggak tahu ya, aku nggak tahu beneran, kamu yang harus klarifikasi," tuturnya.

Baca Juga: Perusahaan Afiliasi Raffi Ahmad Terima 8 Paket Proyek dari KKP dan Kemendikbudristek, Nilainya Capai Rp14,69 Miliar

Dr Tirta juga menilai Raffi perlu mempertimbangkan pilihan antara melanjutkan aktivitas bisnis melalui RANS atau berfokus menjalankan tugas sebagai pejabat publik. Jika ingin kembali mengembangkan bisnis dan bekerja sebagai influencer, ia menyarankan Raffi mempertimbangkan untuk mundur dari jabatan Utusan Khusus Presiden.

"Saya sarankan Mas Raffi memilih, mau fokus di RANS-nya atau fokus bekerja buat negara," kata dr Tirta.

Ia menegaskan, persoalan ini bukan semata-mata mengenai boleh atau tidaknya perusahaan yang berkaitan dengan figur publik menjalin kerja sama dengan pemerintah. Hal yang menjadi perhatian adalah bagaimana hubungan antara aktivitas bisnis dan jabatan publik dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.

"Kalau kamu mundur dari jabatan Utusan Presiden, kayaknya kamu akan hidup lebih tenang. Karena kalau pemerintah ngasih job ke kamu, yaitu as a influencer, bukan sebagai pejabat," urainya.