Gibran Mau Fight di PTUN Buktikan Punya Ijazah, Mahfud MD: Tidak Ada Gunanya Sekarang, Buat Besok Mungkin

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengaku bertanya-tanya mengenai sikap Presiden Prabowo Subianto saat menerima Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang membahas polemik ijazah pendidikan menengahnya.

Mahfud menyoroti sikap Prabowo yang disebut tidak memberikan larangan maupun perintah ketika Gibran menyampaikan dua hal, yakni niat mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden dan keinginan membuktikan keabsahan ijazahnya.

"Saya dengar dari Pak Prabowo tidak menyatakan dia tidak boleh mundur. Pak Prabowo hanya mendengar saja ketika Gibran menyatakan akan mundur. Pak Prabowo juga tidak melarang. Ketika Gibran bilang mau membuktikan bahwa dia punya ijazah, ia juga tidak melarang, tidak menyuruh, tidak berkomentar," kata Mahfud.

Mahfud Sebut Pembuktian Ijazah Tidak Mengubah Hasil Pilpres 2024

Mahfud juga menanggapi pernyataan Gibran yang ingin membuktikan bahwa dirinya memiliki ijazah SMA melalui proses hukum.

Menurut Mahfud, sekalipun Gibran nantinya dapat menunjukkan ijazah tersebut, hal itu tidak serta-merta mengubah persoalan persyaratan pencalonannya pada Pilpres 2024.

Ia beralasan, dokumen pendidikan yang baru dibuktikan saat ini tidak otomatis berlaku surut untuk mengubah proses dan keputusan hukum yang telah terjadi sebelumnya.

"Seumpama dia mau membuktikan punya ijazah, taruhlah ijazah itu memang benar-benar ada. Itu tidak ada gunanya. Karena ini kasus Pilpres 2024 di mana ijazahnya tuh tidak ada. Kalau ada, kenapa menggunakan suket? Kenapa membuktikan sekarang? Kenapa tidak dulu saja ditunjukkan?" ujar Mahfud dalam podcast di akun MahfudMD officia.

Mahfud kemudian menjelaskan bahwa pembuktian ijazah pada masa mendatang, menurut pandangannya, tidak dapat digunakan untuk mengubah keadaan hukum pada masa pencalonan Pilpres 2024.

Ia menggunakan istilah post factum untuk menggambarkan pembuktian yang dilakukan setelah peristiwa atau proses hukum berlangsung.

"Seumpama terbukti besok ke pengadilan, ijazahnya yang ia punya ya boleh dipakai besok, tidak berlaku untuk kemarin, tidak membatalkan keputusan kemarin, tidak menunda kebatalannya sebagai Wapres," jelasnya.

Mahfud menambahkan, jika memang ijazah tersebut ada, Gibran dapat menggunakannya untuk kepentingan pencalonan pada Pemilu 2029.

"Silakan mau membuktikan, buktikan saja, tapi ini tidak ada pengaruhnya terhadap situasi politik sekarang," tegas Mahfud.

Gibran Mengaku Diminta Prabowo Tetap Berjuang di PTUN

Sebelumnya, Gibran mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo menyarankan dirinya menghadirkan seluruh dokumen pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Gibran juga mengaku telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terkait rencana pengajuan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).

"Tadi pagi, saya bertemu Presiden Prabowo. Pak Presiden sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberi saran dan masukan, salah satunya adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen dari SD-S1 dan sudah berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan PK di MA," ujar Gibran.

Prasetyo Hadi Benarkan Gibran Sempat Berniat Mundur

Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebelumnya membenarkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden kepada Prabowo.

Menurut Prasetyo, keinginan tersebut disampaikan Gibran saat bertemu Presiden Prabowo di Istana pada Selasa (10/11/2026) pagi.

Niat pengunduran diri itu berkaitan dengan dinamika yang berkembang menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

"Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden, bersama dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA)," kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana, Jakarta.

Prasetyo menjelaskan, Prabowo tidak menolak keinginan Gibran untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden. Namun, Presiden memberikan sejumlah saran yang kemudian membuat Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses peradilan di PTUN.

"Namun dalam diskusi, Bapak Presiden memberikan saran-saran dan Bapak Wapres Gibran Rakabuming Raka memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki dalam proses peradilan di PTUN," ujar Prasetyo.