Soal Pengganti Wapres Gibran, Mahfud MD: Kandidat Pilpres Kalah Jangan Berharap

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengimbau publik untuk tidak berharap atau mendorong kandidat yang telah kalah dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) diusulkan mengisi posisi Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan. 

Menurut Mahfud, secara etika politik, figur yang sudah kalah kontestasi tidak sepatutnya diajukan kembali.

Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD saat berdiskusi dengan host Rizal Mustary dalam tayangan podcast Terus Terang di saluran YouTube Mahfud MD Official. Diskusi tersebut merespons isu dinamika politik nasional serta spekulasi mengenai mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden jika Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri.

"Tidak usah. Secara etis kan sudah kalah. Biar saja Presiden memilih sendiri, tidak usah nyebut-nyebut ini (kandidat yang kalah). Jangan berharaplah yang begitu," tegas Mahfud.

Mahfud menjelaskan bahwa mekanisme pengisian posisi Wakil Presiden yang berhenti atau mengundurkan diri telah diatur secara jelas dalam Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Berdasarkan pasal tersebut, Presiden menentukan dua nama calon pengganti untuk diserahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) guna dipilih salah satu.

Pakar hukum tata negara ini menekankan agar publik tidak memaksakan kehendak atau mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk memilih figur tertentu, apalagi memunculkan kembali nama-nama peserta Pilpres terdahulu yang tidak terpilih.

"Biar terserah Presiden saja, tidak usah nyebut-nyebut ini nanti malah mengganggu proses yang sedang berlangsung. Presiden sendiri yang tahu siapa orang yang paling bisa dipercayai," ujarny.

Daripada memunculkan kembali kandidat yang pernah kalah, Mahfud menilai momentum ini dapat dimanfaatkan untuk memberi ruang kepada tokoh-tokoh potensial lain, seperti para pimpinan partai politik dari generasi muda.

"Ketua-ketua partai yang masih muda-muda kan banyak. Nah, coba itu saja, kan boleh juga. Siapa sih yang melarang? Yang penting Presiden suka dan setuju atas itu," tambah Mahfud.

Mahfud mengingatkan bahwa prioritas utama saat ini adalah memastikan seluruh proses hukum dan tata negara berjalan secara konsisten dan konstitusional tanpa dibebani spekulasi politik yang premature.