Nama Raffi Ahmad Disorot soal Endorse Miliaran, Pengikut Instagram Turun Drastis!

Akun Instagram pasangan selebritas Raffi Ahmad dan Nagita Slavina mengalami penurunan jumlah pengikut secara signifikan di tengah polemik kerja sama promosi senilai Rp14,7 miliar dengan dua kementerian. Dalam satu hari, akun @raffinagita1717 tercatat kehilangan lebih dari 35 ribu pengikut.

Berdasarkan data situs pemantau media sosial OwlStat yang diakses pada Rabu (11/11/2026) pukul 12.25 WIB, jumlah pengikut akun tersebut mencapai 74.320.616. Angka ini turun sebanyak 35.339 dibandingkan hari sebelumnya yang tercatat sebanyak 74.355.955 pengikut.

Penurunan tersebut terjadi ketika nama Raffi Ahmad dan perusahaan yang dikelolanya, RANS, tengah menjadi perbincangan publik. Sorotan muncul setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap temuan pengadaan jasa influencer oleh dua kementerian yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia.

Bukan hanya dalam sehari, jumlah pengikut akun Instagram Raffi dan Nagita juga menunjukkan tren penurunan selama beberapa hari terakhir.

Pada 7 November 2026, akun tersebut tercatat memiliki 74.371.609 pengikut. Jumlahnya kemudian turun menjadi 74.366.593 pada 8 November, 74.361.197 pada 9 November, dan 74.355.955 pada 10 November 2026.

Dengan demikian, dalam rentang 7 hingga 11 November 2026, akun Instagram Raffi Ahmad dan Nagita Slavina kehilangan total 50.993 pengikut.

Meski jumlah pengikut berkurang, tingkat interaksi atau engagement rate akun tersebut justru mengalami kenaikan tipis. OwlStat mencatat angka engagement rate meningkat dari 0,38 persen menjadi 0,39 persen pada 11 November 2026.

Penurunan jumlah pengikut tersebut terjadi di tengah ramainya pembahasan mengenai kontrak pengadaan jasa influencer senilai Rp14.696.955.000 atau hampir Rp14,7 miliar.

Berdasarkan temuan ICW, pengadaan tersebut melibatkan dua kementerian, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Nilai kontrak dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tercatat sekitar Rp3,9 miliar. Sementara itu, kerja sama dengan KKP mencapai sekitar Rp10,8 miliar.

Pengadaan tersebut mencakup berbagai pekerjaan, mulai dari publikasi konten melalui Instagram dan TikTok, penayangan materi promosi di kanal YouTube RANS Entertainment, hingga kehadiran Raffi Ahmad dalam sejumlah kegiatan.

Temuan tersebut kemudian memunculkan perdebatan di media sosial, terutama mengenai transparansi penggunaan anggaran pemerintah untuk jasa influencer.

Baca Juga: Polemik Konten KKP Makin Panas, Desta Akui Anak-anak Ikut Terdampak hingga Ganggu Kehidupan Pribadi

Di tengah polemik yang berkembang, manajemen RANS akhirnya menyampaikan klarifikasi resmi pada Rabu (11/11/2026).

Perusahaan menegaskan bahwa seluruh kerja sama dengan instansi pemerintah dilakukan secara profesional serta mengikuti prosedur pengadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RANS juga menjelaskan bahwa nilai kontrak Rp14,69 miliar bukan semata-mata biaya untuk mengunggah konten di media sosial.

Anggaran tersebut mencakup berbagai kebutuhan, seperti produksi konten, perjalanan, logistik, kehadiran influencer dalam acara, program di luar jaringan (off-air), serta aktivitas promosi lainnya.

Menurut penjelasan perusahaan, empat kampanye bersama dua kementerian tersebut menghasilkan lebih dari 150 keluaran pekerjaan atau output. Seluruh kegiatan juga diklaim telah menghasilkan lebih dari 32,6 juta penayangan secara akumulatif di berbagai kanal digital.

Terkait penentuan harga, RANS menyebut nilai kerja sama mengacu pada commercial rate card yang biasa diterapkan kepada klien lainnya dengan mempertimbangkan ruang lingkup pekerjaan, jumlah konten, lokasi kegiatan, serta kompleksitas produksi.

Perusahaan juga menanggapi sorotan mengenai potensi konflik kepentingan karena Raffi Ahmad merupakan pemegang saham mayoritas RANS sekaligus menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

RANS menegaskan bahwa ekosistem bisnis perusahaan telah dibangun sejak 2018, sebelum Raffi Ahmad dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden pada Oktober 2024.