HMP Resmi Meluncur: 120 Anggota Dewan Tuntut Pemakzulan Gibran

Bola salju politik di Senayan bergulir semakin kencang dan terstruktur. Upaya parlemen untuk menuntut kejelasan mengenai polemik keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini resmi memasuki babak baru dengan meluncurnya usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa mengonfirmasi bahwa usulan HMP tersebut telah melampaui syarat minimal pengajuan dan mendapat dukungan masif secara lintas partai. Berdasarkan dokumen yang telah diverifikasi oleh pimpinan dewan, sebanyak 120 legislator telah resmi membubuhkan tanda tangannya.

Baca Juga: Prabowo Hanya Beri Saran, Istana Belum Ada Rencana Berikan Bantuan Hukum untuk Gibran Rakabuming

"Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk hak menyatakan pendapat ini berdasarkan yang ditandatangani adalah 120 orang dari delapan fraksi yang ada," ungkap Saan saat memimpin rapat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Lebih lanjut, Saan membedah landasan konstitusional dari manuver ratusan wakil rakyat tersebut. Usulan HMP ini dikerucutkan dan secara spesifik merujuk pada ketentuan Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Klausul krusial tersebut memberikan kewenangan kepada DPR untuk menyatakan pendapat atas dugaan pelanggaran hukum atau terkait pemenuhan syarat konstitusional seorang kepala maupun wakil kepala negara.

"Apabila diperhatikan apa yang disampaikan oleh para pengusul, maka hak menyatakan pendapat ini terkait dengan ketentuan Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang MD3, yaitu hak menyatakan pendapat atas Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," tegas Saan.

Menyikapi masuknya dokumen usulan tersebut, Pimpinan DPR memastikan bahwa proses politik ini akan segera ditindaklanjuti dan diproses sesuai dengan mekanisme tata tertib serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai gambaran eskalasi peta kekuatan politik di Senayan, dukungan HMP ini rupanya mengalir tidak hanya dari fraksi oposisi, melainkan juga dari partai-partai di lingkaran kekuasaan. Berikut adalah rincian persebaran 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi yang resmi menandatangani dokumen HMP:

• Fraksi PKS: 28 orang

• Fraksi NasDem: 19 orang

• Fraksi PKB: 18 orang

• Fraksi Partai Demokrat: 18 orang

• Fraksi PDI Perjuangan: 14 orang

• Fraksi Partai Golkar: 11 orang

• Fraksi Partai Gerindra: 11 orang

• Fraksi PAN: 1 orang

Adapun Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tak masalah terkait dengan upaya hak menyatakan pendapat ini. Ia sebelumnya mengungkap bahwa dirinya bersedia mundur selepas dirinya memperjuangkan keabsahan surat penyetaraan ijazahnya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hal itu juga berdasarkan petuah dari Presiden Prabowo Subianto.

Gibran membeberkan bahwa dalam pertemuan empat mata tersebut, sang presiden bertindak sebagai sosok pengayom yang memberikan ketenangan serta petunjuk strategis di tengah pusaran gelombang politik yang berupaya melengserkannya.

Sebagai figur bertangan dingin yang kini ia anggap seperti ayahnya, sang presiden mendorongnya untuk tidak menyerah pada tekanan opini publik dan tetap berdiri tegak memperjuangkan hak-hak hukumnya secara terstruktur dan terhormat.

Baca Juga: Pengakuan Megawati Awasi Eks Kader PDIP: Semua Yang Saya Pecat Hidupnya Tidak Baik

"Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di pengadilan dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S-1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA," urai Gibran.