Tak Takut Somasi 3x24 Jam Bahlil, Sri Radjasa Candra Tegas Ogah Minta Maaf ke Golkar

Ultimatum somasi 3x24 jam yang dilayangkan oleh tim hukum Partai Golkar rupanya tidak menyurutkan nyali praktisi intelijen, Sri Radjasa Candra. Mantan personel Badan Intelijen Negara (BIN) ini secara tegas menolak tuntutan untuk mencabut pernyataannya, apalagi menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.

Sikap keras Sri Radjasa ini dipicu oleh keyakinannya bahwa informasi yang ia sampaikan ke ruang publik, khususnya mengenai dugaan adanya pemaksaan dalam proses pelengseran Airlangga Hartarto demi memuluskan jalan Bahlil menjadi pucuk pimpinan partai, memiliki dasar dan sumber yang valid, bukan sekadar pepesan kosong.

Baca Juga: Kini Mundur dari PSI, Pengamat Bongkar Kelakuan Giring cs ke Jokowi di Masa Lalu: Tiga Orang Ini Dulu...

"Kalau dalam persoalan perebutan Partai Golkar pada saat itu, saya memang sebut nama Bahlil. Karena saya dapat informasi dari salah satu sumber, ketua DPD I saat itu. Polanya dipaksakan untuk menurunkan Airlangga dan menerima Bahlil sebagai ketua umum," ungkap Radjasa dikutip Rabu (11/11/2026).

Berbekal keyakinan atas validitas data intelijennya tersebut, Sri Radjasa menegaskan dirinya tidak gentar sedikit pun menghadapi ancaman pelaporan pidana dari BakumHAM Golkar. Alih-alih merilis permohonan maaf, ia justru menantang dan mempersilakan partai berlambang pohon beringin itu untuk segera membawa persoalan ini ke meja hijau.

"Ya silakan saja. Yang jelas keterangan saya itu berdasar, dan saya tidak pernah mau mundur, apalagi untuk minta maaf," tantangnya.

Menutup pernyataannya, eks telik sandi negara ini memberikan kritik tajam terhadap gaya kepemimpinan elite politik masa kini yang dinilainya gemar menggunakan instrumen hukum untuk membungkam kritik.

"Tulis saja, saya enggak pernah takut. Itulah ciri pejabat sekarang, selalu menggunakan hukum untuk menutupi hal-hal yang sebetulnya dia lakukan. Apa yang saya sampaikan itu yang saya pertanggungjawabkan," pungkas Sri Radjasa Candra.

Sebelumnya Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia resmi melayangkan protes kepada Muhammad Said Didu dan Sri Rajasa Candra.

Tim Kuasa Hukum Golkar Muhammad Sattu Pali menegaskan bahwa langkah hukum ini dieksekusi setelah pihaknya menerima surat kuasa langsung dari Bahlil. Melalui surat somasi bernomor 01/Somasi/Garp-Bakham/11/26, kubu beringin memberikan ultimatum tegas: Said Didu dan Sri Rajasa Candra dituntut untuk segera mencabut pernyataannya dan menyampaikan permohonan maaf terbuka dalam tenggat waktu maksimal 3 x 24 jam.

Pihak Golkar membeberkan bahwa kedua tokoh tersebut diduga bertindak sebagai produsen utama dari berbagai narasi fitnah yang dipompa ke ruang publik sejak 7 November.

Narasi paling fatal adalah tuduhan yang menyebutkan bahwa ketum partai tersebut ikut bersekongkol dan menggelar pertemuan rahasia dengan para jenderal kepolisian yang terlibat kasus penyadapan, hanya beberapa jam sebelum mantan kapolri dan komplotannya dicokok oleh Bareskrim Polri.

Baca Juga: Tiga Pilar PSI Kompak Mundur, Pengamat Sebut Politik Indonesia Makin Mengerikan: Efek Jokowi Melemah?

Serangan karakter tersebut rupanya tidak berhenti pada isu spionase siber. Said Didu dan Sri Rajasa Candra juga dipersoalkan karena telah menyebarkan tudingan bahwa politikus itu melakukan praktik kriminalisasi demi memuluskan ambisi politiknya merebut kursi pucuk pimpinan Partai Golkar.