RANS Buka Suara soal Proyek Influencer Rp 14,6 Miliar dari APBN, Ini Penjelasannya

PT RANS Entertainment Indonesia Tbk (RANS) memberikan penjelasan terkait temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai pengadaan jasa influencer senilai Rp 14,69 miliar yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pengadaan tersebut melibatkan PT Rans Animasi Indonesia (RAI) dan RANS melalui kerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kini Kementerian Kebudayaan) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Manajemen RANS menyebut total nilai kerja sama mencapai Rp 14.696.955.002. Angka tersebut terdiri dari satu kampanye bersama Kemendikbud senilai Rp 3,9 miliar dan tiga kampanye bersama KKP sebesar Rp 10,79 miliar.

Dalam keterbukaan informasi yang dikutip Rabu (11/11/2026), RANS menegaskan tarif kerja sama tersebut ditentukan berdasarkan commercial rate card yang juga berlaku bagi klien lainnya.

"Nilai kerja sama dengan total keseluruhan Rp 14.696.955.002, terdiri dari campaign Kemendikbud sebesar Rp 3.900.000.002 dan 3 campaign KKP sebesar Rp 10.796.955.000 mengacu pada commercial rate card yang umumnya digunakan untuk klien RANS lainnya," tulis manajemen RANS.

Penentuan harga tersebut, menurut perusahaan, mempertimbangkan sejumlah aspek. Di antaranya ruang lingkup pekerjaan, jenis layanan, jumlah konten, lokasi kegiatan, kompleksitas pelaksanaan, serta hasil pekerjaan yang telah disepakati.

RANS juga mengklaim seluruh rangkaian kerja sama menghasilkan lebih dari 150 output selama periode pelaksanaan. Jumlah tersebut mencakup produksi konten kreatif, kehadiran dalam berbagai kegiatan, hingga manfaat digital lainnya.

Dari total tersebut, lebih dari 120 output berasal dari tiga kampanye bersama KKP. Sementara kampanye promosi museum bersama Kementerian Kebudayaan menghasilkan lebih dari 25 output.

"Lebih lanjut, saat seluruh kewajiban RANS diserahkan kepada klien, seluruh campaign tersebut telah mencatat lebih dari 52,6 juta views secara kumulatif di kanal digital," jelas manajemen.

Di sisi lain, RANS mengaku memahami adanya kekhawatiran mengenai potensi konflik kepentingan. Hal ini berkaitan dengan posisi Raffi Ahmad sebagai pemegang saham mayoritas perusahaan sekaligus Utusan Khusus Presiden (UKP).

Manajemen menjelaskan RANS telah berdiri sejak 2018 dan mengembangkan bisnis berbasis kreator dengan jumlah pengikut media sosial lebih dari 140 juta. Perusahaan juga mengklaim telah menjalin kerja sama dengan berbagai mitra swasta maupun lembaga pemerintah.

Baca Juga: Harta Pemilik RANS, Raffi Ahmad Tembus Rp1,14 Triliun

RANS turut menyinggung salah satu kekayaan intelektualnya, The Dudas-1, yang telah dikembangkan sejak pertengahan 2024. Menurut perusahaan, proyek tersebut sudah memiliki rekam jejak sebelum Raffi Ahmad dilantik sebagai UKP maupun sebelum RANS mendapatkan penunjukan dari Kementerian Kebudayaan dan KKP.

"Sebagai ilustrasi, the Dudas-1 telah membuat kurang lebih 90 konten sebelum penunjukan dari KKP, jauh lebih banyak apabila dibandingkan dengan konten yang diproduksi oleh the Dudas -1 untuk campaign bersama dengan KKP," pungkasnya.