Rektor UGM Ova Emilia Buka Suara Siapkan Pendampingan Hukum

Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof. dr. Ova Emilia, Ph.D., angkat bicara terkait aksi penyampaian aspirasi yang berlangsung di Yogyakarta pada 10 November 2026 dan situasi di sekitar kampus UGM setelah aksi tersebut.

UGM menegaskan komitmennya menjaga nilai demokrasi, kebebasan berpendapat, serta perlindungan hak asasi manusia (HAM). Universitas juga menyatakan kebebasan menyampaikan pendapat secara damai merupakan hak konstitusional setiap warga negara, termasuk mahasiswa.

"Sebagai institusi pendidikan tinggi, UGM berkomitmen mempertahankan ruang akademik yang terbuka, kritis, dan demokratis, sekaligus menghormati partisipasi sivitas akademika dalam kehidupan publik," kata Prof Ova.

Dalam pernyataan resminya, UGM menolak segala bentuk kekerasan terhadap sivitas akademika, baik saat penyampaian aspirasi maupun dalam proses pengamanan aksi.

"Universitas menegaskan bahwa setiap tindakan pengamanan oleh aparat harus berdasarkan ketentuan hukum, mengedepankan prinsip legalitas dan proporsionalitas, serta menghormati HAM," jelasnya.

UGM Data Mahasiswa yang Diamankan Aparat

Menyikapi laporan adanya mahasiswa yang diamankan aparat dalam peristiwa tersebut, UGM tengah melakukan pendataan dan penelusuran untuk memastikan keberadaan serta kondisi mahasiswa yang terdampak.

UGM juga berkoordinasi dengan pihak terkait guna memastikan kondisi mahasiswa dan mengupayakan pendampingan yang diperlukan.

Apabila terdapat mahasiswa UGM yang ditangkap atau diamankan, universitas menyatakan akan mengambil langkah untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi, termasuk melalui pendampingan hukum dan koordinasi dengan pihak berwenang.

"UGM menilai kampus harus tetap menjadi ruang aman bagi kebebasan berpikir, berekspresi, dan menyampaikan kritik. Perbedaan pendapat serta penyampaian aspirasi, menurut universitas, harus dapat berlangsung secara damai tanpa ancaman kekerasan," tuturnya.

Komitmen terhadap demokrasi, lanjut UGM, tidak cukup hanya dengan mengakui kebebasan berpendapat, tetapi juga harus diwujudkan melalui perlindungan terhadap pihak yang menggunakan hak tersebut.

Sebelumnya, Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Irjen Pol Langgeng Purnomo merespons kritik dan narasi di media sosial yang menuding aparat kepolisian bertindak represif saat menangani aksi massa pada 10 November 2026.

Langgeng membantah narasi yang menyebut kendaraan taktis (rantis) kepolisian masuk ke dalam kampus UGM. Ia menjelaskan, massa yang sebelumnya dihalau di kawasan Malioboro bergerak secara bergerombol menuju Bundaran UGM dan melakukan pembakaran.

Menurut Langgeng, saat dikejar aparat, massa tersebut berlari dan berlindung di area perbatasan kampus UGM. Ia menyebut polisi kemudian menahan diri untuk tidak menggunakan gas air mata maupun water cannon di dalam kawasan kampus.

Sementara itu, mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UGM, Tiyo Ardianto, sebelumnya juga menyampaikan kritik melalui akun media sosialnya.

Tiyo mengecam tindakan aparat yang menurutnya menyerang peserta aksi secara membabi buta. Ia menilai peristiwa tersebut sebagai penghinaan terhadap ruang akademik.

"Aparat, seperti serigala kelaparan, memburu warga (ada mahasiswa, tentu saja) lalu menyerangnya membabi-buta," kata Tiyo.

Dengan demikian, peristiwa 10 November tersebut memunculkan beragam respons, mulai dari pernyataan pihak kampus, kritik dari mantan Ketua BEM UGM, hingga penjelasan Kapolda DIY terkait tindakan aparat di sekitar kampus.