OJK Dorong Fintech Lending Beralih dari Cyber Security ke Cyber Resilience

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong perusahaan teknologi finansial pendanaan bersama atau fintech lending memperkuat ketahanan siber (cyber resilience), bukan sekadar mengandalkan sistem keamanan siber (cyber security) untuk memastikan penyelenggara pinjaman daring (pindar) mampu mempertahankan dan memulihkan layanan ketika menghadapi serangan siber yang berpotensi mengganggu operasional bisnis.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK Agusman menegaskan bahwa tidak ada sistem yang sepenuhnya terbebas dari ancaman serangan digital. Karena itu, penyelenggara perlu memiliki kemampuan mengantisipasi, mendeteksi, merespons, hingga memulihkan layanan ketika insiden terjadi.

“Tidak ada sistem yang sepenuhnya kebal terhadap serangan siber. Karena itu, penyelenggara LPBBTI harus memiliki kemampuan untuk mengantisipasi, mendeteksi, merespons, dan memulihkan layanan secara cepat ketika terjadi insiden. Ketahanan siber merupakan fondasi penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat,” kata Agusman dalam keterangan tertulis, Rabu (11/11/2026).

Pedoman yang disusun oleh OJK dengan dukungan BSSN, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), AFTECH Layanan Pendanaan Digital, dan ISACA Indonesia Chapter tersebut mencakup lima aspek utama, yakni tata kelola keamanan siber, identifikasi, pelindungan, deteksi dan pemantauan, serta penanganan dan pemulihan insiden siber.

Lebih lanjut, OJK menyediakan instrumen penilaian mandiri atau self-assessment untuk membantu perusahaan mengukur tingkat kematangan keamanan siber, menemukan kelemahan, dan menyusun langkah perbaikan. Penerapannya disesuaikan dengan skala usaha, kompleksitas, serta karakteristik risiko masing-masing penyelenggara.

Baca Juga: AFTECH dan IARFC Kembangkan Program Verified Finfluencer, Perkuat Pelindungan Konsumen

Baca Juga: Sektor Keuangan Jadi Sasaran Serangan Siber, AFTECH Desak Perusahaan Perkuat Perlindungan

Dalam penerapannya, OJK menekankan bahwa ketahanan siber bukan hanya tanggung jawab divisi teknologi informasi. Direksi, dewan komisaris, hingga seluruh pegawai perlu terlibat karena risiko siber dapat memengaruhi tata kelola dan keberlangsungan bisnis perusahaan.

Deputi IV Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Slamet Aji Pamungkas juga menilai ancaman siber telah menjadi risiko bisnis. Serangan digital berpotensi menimbulkan kerugian finansial, mengganggu operasional, serta merusak reputasi dan keberlangsungan perusahaan.