Denny Indrayana Beri Saran untuk Gibran yang Mau 'Fight' di PTUN, 'MA dan MK itu Ibarat Langit Ketujuh, Tak Ada Lagi di Atas itu'

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana kembali mengkritik langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan akan melawan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait polemik dokumen pendidikannya.

Denny menjelaskan, perkara PTUN yang dimaksud berkaitan dengan gugatan Mercy Sihombing. Dalam perkara tersebut, Denny bertindak sebagai kuasa hukum penggugat.

Ia mengungkapkan, pihaknya sebenarnya telah mengajukan pencabutan gugatan sekitar dua pekan lalu. Namun, perkara masih berlanjut karena pencabutan tersebut tidak disetujui oleh pihak tergugat maupun tergugat intervensi.

"Dua minggu yang lalu (Kamis), kami mencabut gugatan itu dan walkout dari ruang persidangan. Minggu lalu kami tidak hadir. Tapi karena secara hukum acara, kalau pencabutan itu sudah melewati proses jawab-jinawab, harus dengan persetujuan tergugat. Dalam hal ini tergugat (Kementerian Dikdasmen) dan tergugat intervensi (Gibran) memang menolak pencabutan, sehingga perkara memang masih berjalan," kata Denny dalam keterangannya, Rabu (11/11/2026).

Menurut Denny, Gibran tampaknya akan memanfaatkan perkara tersebut untuk melawan putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Namun, ia menilai langkah itu tidak dapat membatalkan putusan kedua lembaga peradilan tersebut. Denny bahkan menyebutnya sebagai constitutional disobedience atau pembangkangan terhadap konstitusi.

"Apakah bisa? Tentu tidak mungkin. Karena itu adalah pembangkangan. Tidak boleh Wakil Presiden melawan putusan dua mahkamah lewat peradilan pada tingkat pertama. Itu constitutional disobedience, pembangkangan konstitusi," ujarnya.

Denny kemudian memaparkan sejumlah alasan mengapa menurutnya perkara di PTUN tidak dapat membatalkan putusan MA dan MK.

Pertama, ia menyebut MA telah menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran batal. Jika Kemendikdasmen kemudian mencabut surat tersebut, menurut Denny, objek gugatan di PTUN akan menjadi hilang.

Kedua, Denny menilai putusan MA dan MK tidak dapat dibatalkan melalui proses peradilan tata usaha negara.

"Putusan MA-nya sudah mengatakan surat keterangannya batal; tidak bisa dihidupkan lagi oleh peradilan TUN. Ibaratnya, putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu adalah putusan di langit ketujuh. Tidak ada lagi langit di atas itu. Karenanya MK sudah final and binding, Mahkamah Agung sudah inkracht, sudah berkekuatan hukum tetap," jelasnya.

Denny juga menilai Gibran sebelumnya memiliki kesempatan untuk terlibat dalam proses hukum terkait polemik tersebut, tetapi tidak menggunakannya.

Ia menyebut Gibran tidak mengajukan diri sebagai penggugat intervensi dalam perkara PTUN Subhan Palal maupun sebagai pihak terkait dalam perkara di MK.

"Jadi, Saudara Gibran, berhentilah bermain-main dengan konstitusi. Berhentilah memanipulasi. Jangan seolah-olah tidak diberi kesempatan," kata Denny.

Ia kemudian menyatakan Gibran sebaiknya berhenti dari jabatan Wakil Presiden. Denny bahkan membandingkan langkah yang disarankannya dengan pengunduran diri Presiden Soeharto pada 1998.

Menurut Denny, Gibran dapat menyampaikan pernyataan pengunduran diri secara terbuka di hadapan publik.

Sebelumnya, Gibran mengungkapkan telah bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk membahas polemik dokumen pendidikannya.

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo disebut memberikan sejumlah saran, termasuk meminta Gibran menghadirkan seluruh dokumen pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Gibran juga mengaku telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terkait rencana pengajuan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung.

"Tadi pagi, saya bertemu Presiden Prabowo. Pak Presiden sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberi saran dan masukan, salah satunya adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen dari SD-S1 dan sudah berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan PK di MA," ujar Gibran.