Dari HMP di DPR, MK, hingga MPR, Butuh Berapa Gibran Benar-Benar Lengser dari Kursi Wapres? Begini kata Pakar

Pakar hukum tata negara dan mantan Wamenkumham Denny Indrayana menilai pilihan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin terbatas menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait polemik dokumen pendidikannya.

Denny mendorong Gibran segera mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Namun, jika Gibran tidak bersedia mundur, ia meminta anggota DPR melanjutkan proses penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

Denny mengusulkan agar proses tersebut berlangsung cepat, mulai dari DPR, MK, hingga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

"Jika tetap tidak berhenti, maka saya mendorong teman-teman DPR terus mendorong hak menyatakan pendapat. Dan waktunya tidak perlu lama-lama. HMP di DPR itu cukup 1 minggu. Begitu didorong ke MK, di Mahkamah Konstitusi juga 1 minggu, dan kemudian selanjutnya di MPR juga cukup 1 minggu," tegas Denny.

Menurutnya, proses tersebut dapat dipercepat karena sudah ada putusan MK dan MA terkait polemik dokumen pendidikan Gibran.

Denny memperkirakan seluruh tahapan dapat diselesaikan paling lama dalam waktu tiga minggu. Ia menilai proses pemeriksaan di MK, mulai dari pemeriksaan pendahuluan, jawaban pihak terkait, pembuktian, penyampaian kesimpulan, hingga pembacaan putusan, dapat berlangsung sekitar lima hari.

"Ini argumentasi untuk membuktikan bahwa fight melawan yang dilakukan Gibran itu adalah pembangkangan, perlawanan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Maka memang kita harus melakukan perlawanan. Jangan dibiarkan, demi tegaknya negara hukum Indonesia," tuturnya.

Denny juga menyinggung mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan.

Ia merujuk Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Ketentuan tersebut mengatur bahwa jika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Dengan demikian, menurut Denny, apabila jabatan Wakil Presiden kosong, mekanisme konstitusional untuk memilih penggantinya telah diatur dalam UUD 1945.

Sebelumnya, Gibran mengungkapkan telah bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk membahas polemik dokumen pendidikannya.

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo disebut memberikan sejumlah saran, termasuk meminta Gibran menghadirkan seluruh dokumen pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Gibran juga mengaku telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terkait rencana pengajuan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung.

"Tadi pagi, saya bertemu Presiden Prabowo. Pak Presiden sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberi saran dan masukan, salah satunya adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen dari SD-S1 dan sudah berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan PK di MA," ujar Gibran.

Pernyataan tersebut kemudian menjadi sorotan Denny. Ia menilai langkah hukum yang disampaikan Gibran tidak dapat digunakan untuk mengesampingkan putusan MA dan MK yang telah terbit.