Irjen Ahrie Sonta Sudah Dipecat, Polri Ungkap Nasib Sidang Etik Jenderal Listyo Sigit di Kasus Penyadapan Prabowo

Irjen Ahrie Sonta Nasution telah menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP) terkait dugaan kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dalam persidangan tersebut, Ahrie dijatuhi hukuman berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Polri menyatakan proses penegakan etik tidak berhenti pada Ahrie. Tiga tersangka lainnya juga dipastikan bakal menghadapi sidang serupa, salah satunya mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menegaskan bahwa status Listyo Sigit sebagai jenderal bintang empat aktif tidak akan membuatnya mendapatkan perlakuan khusus. Menurut dia, seluruh personel yang diduga melakukan pelanggaran tetap diproses berdasarkan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Pernyataan tersebut disampaikan Isir saat menjawab pertanyaan mengenai mekanisme sidang etik terhadap Listyo Sigit di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).

"Polri punya sistem, prosedur yang ada, ya. Tadi, siapa pun dia terduga pelaku pelanggar tidak ada perbedaan istimewa," kata Isir, dikutip Rabu (11/11).

Terkait susunan majelis yang akan mengadili Listyo Sigit, Isir menyebut penentuannya menjadi kewenangan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.

"Yang jelas perangkat komisi sidang nanti akan ditentukan oleh Bapak Kapolri. Nanti akan kami informasikan lebih lanjut," ujarnya.

Isir kemudian menjelaskan bahwa pembentukan majelis sidang etik mempertimbangkan pangkat terduga pelanggar. Sebagai contoh, sidang etik terhadap Ahrie yang berpangkat inspektur jenderal atau bintang dua dipimpin oleh perwira tinggi dengan pangkat komisaris jenderal atau bintang tiga.

Baca Juga: Kasus Penyadapan Listyo Sigit 'Tak Berkembang', Mahfud MD: Sengaja Dirahasiakan

Mekanisme serupa akan menjadi acuan dalam menentukan susunan majelis untuk memeriksa Listyo Sigit. Namun, rincian komposisinya masih menunggu keputusan Kapolri.

"Karena tadi terduga pelanggar pati bintang dua aktif, pemimpin komisi sidang adalah bintang tiga. Bisa jadi nanti sesuai, nanti ada komposisi, nanti akan kita sampaikan lebih lanjut, ya. Tapi secara prinsip tadi, tidak ada perlakuan istimewa, tidak ada impunitas. Ini yang perlu kami tegaskan," tutur Isir.