OJK Siapkan Pengawasan Bursa Mineral, Dua POJK Resmi Terbit

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan dua Peraturan OJK (POJK) untuk memperkuat pengaturan dan pengawasan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS). Penerbitan regulasi ini menjadi langkah persiapan sebelum kewenangan pengawasan transaksi bursa tersebut resmi beralih dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) kepada OJK pada 1 Januari 2027.

Dua regulasi yang diterbitkan yakni POJK Nomor 15 Tahun 2026 tentang Penahapan Peralihan Tugas dan Wewenang Pengaturan dan Pengawasan Transaksi pada Bursa Mineral dan Komoditas Strategis dari Bappebti kepada OJK.

Sementara itu, POJK Nomor 16 Tahun 2026 mengatur tentang Penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis.

Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis OJK, Sarjito, menyampaikan bahwa kedua aturan tersebut disusun untuk membangun tata kelola perdagangan komoditas nasional yang lebih kuat. OJK menargetkan aktivitas perdagangan berlangsung secara teratur, wajar, transparan, efisien, dan berintegritas.

Menurut Sarjito, besarnya kekayaan sumber daya alam Indonesia perlu diimbangi dengan sistem pengelolaan dan perdagangan yang memadai. Tanpa mekanisme yang baik, potensi komoditas nasional dinilai belum tentu mampu mendorong daya saing Indonesia di pasar global.

"Kita adalah negara yang kaya, tetapi kalau tidak mampu mengelolanya dengan baik, kita akan menjadi negara yang tidak kompetitif," ujar Sarjito dalam keterangan resmi, Rabu (11/11/2026).

Sarjito juga menyoroti pentingnya pembentukan harga komoditas yang transparan dan dapat dipercaya. Penguatan mekanisme tersebut diharapkan dapat membantu Indonesia memiliki harga acuan komoditas nasional yang lebih kredibel.

Dengan demikian, posisi tawar Indonesia dalam perdagangan mineral dan komoditas strategis di pasar internasional diharapkan semakin kuat.

Baca Juga: OJK Dorong Fintech Lending Beralih dari Cyber Security ke Cyber Resilience

Baca Juga: OJK Bongkar Alasan Ubah Metodologi HSC Jelang Pengumuman MSCI

Pengalihan kewenangan pengaturan dan pengawasan transaksi BMKS kepada OJK merupakan mandat baru yang diberikan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Melalui POJK Nomor 15 dan 16 Tahun 2026, OJK menyiapkan kerangka pengawasan yang mencakup tata kelola penyelenggaraan bursa, mekanisme pembentukan harga, penyelesaian transaksi, hingga manajemen risiko.

Regulasi tersebut juga mengatur aspek perlindungan pengguna jasa sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem perdagangan mineral dan komoditas strategis yang lebih transparan dan akuntabel.