Ada yang Bilang Utang Elektoral Prabowo ke Jokowi Sudah Dibayar Lunas Sejak 2 Tahun Lalu

Aktivis Lukas Luwarso menyoroti dinamika politik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah muncul kabar dirinya menyatakan mundur dari jabatan wapres saat bertemu Presiden Prabowo Subianto.

Namun, dalam konferensi pers setelah pertemuan tersebut, Gibran justru menyatakan siap bertarung (fight) di PTUN atas saran Prabowo.

Dalam catatan berjudul "Mundur Tapi Belum, Akhir Kongsi Politik Prabowo-Jokowi", Lukas menilai situasi tersebut memperlihatkan ketidakjelasan sikap Gibran di tengah tekanan politik yang dihadapinya.

"Ada dua cara jatuh dalam politik. Cara pertama dijatuhkan, cara kedua menjatuhkan diri sebelum didorong. Gibran dikabarkan menyatakan mundur dari jabatan wapres, saat bertemu Prabowo. Tapi dalam konferensi pers, mengikuti 'saran' Prabowo, ia menyatakan akan bertarung. Belum jadi mundur atau mundur tapi belum,” tulis Lukas.

Ia juga menyinggung pertemuan Gibran dan Prabowo yang berlangsung selama dua setengah jam. Menurut Lukas, setelah pertemuan tersebut Gibran justru menunjukkan tekad untuk mempertahankan posisinya dan menghadapi polemik latar belakang pendidikannya.

Sebelumnya, Gibran disebut menyatakan ingin mundur agar dapat fokus menyelesaikan sengketa hukum terkait keabsahan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Namun, menurut Lukas, langkah tersebut dinilai tidak efektif oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

Gibran Berisiko Dimakzulkan

Lukas menilai Prabowo kemungkinan tidak menginginkan Gibran mundur secara sukarela. Ia menduga Prabowo justru ingin Gibran menghadapi proses politik yang dapat berujung pada pemakzulan.

Pandangan itu dikaitkan Lukas dengan desakan agar Gibran mundur setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan dokumen pendidikannya. Ia juga menyinggung usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR yang disebut telah ditandatangani 150 anggota parlemen.

Menurut Lukas, pilihan Gibran pada akhirnya hanya berkisar antara mundur secara sukarela atau diberhentikan melalui proses politik.

Ia menilai pengunduran diri akan menjadi pilihan yang lebih ringan dibandingkan pemakzulan. Selain menghindari proses politik yang berpotensi menjadi tontonan publik, Gibran dinilai berpeluang tetap memperoleh hak-hak sebagai mantan wakil presiden.

Sebaliknya, Lukas memperkirakan pemakzulan dapat berdampak terhadap hak yang akan diterima Gibran setelah tidak lagi menjabat.

Hubungan Politik Prabowo-Jokowi Dinilai Berubah

Lebih jauh, Lukas menilai perkembangan politik yang melibatkan Gibran dapat memengaruhi hubungan politik Prabowo dan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut dia, hubungan keduanya sebelumnya dibangun atas dasar kepentingan yang saling menguntungkan. Prabowo membutuhkan dukungan elektoral Jokowi untuk memenangkan Pilpres 2024, sedangkan Jokowi membutuhkan perlindungan politik Prabowo untuk menjaga warisan politiknya.

Namun, setelah Prabowo memegang kekuasaan, Lukas menilai ketergantungan tersebut berpotensi berubah.

"Prabowo sudah memegang kekuasaan, utang elektoral telah terbayar, sehingga tidak lagi terikat. Mestinya ia bisa menata ulang pemerintahannya tanpa harus dibayangi sebagai ‘boneka’ Jokowi,” tulisnya.

Di sisi lain, Lukas menilai potensi kehilangan posisi Gibran akan menjadi pukulan bagi Jokowi. Terlebih, ia juga menyinggung kondisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang disebut tengah menghadapi persoalan internal setelah sejumlah pengurusnya mengundurkan diri.

Lukas berpandangan, Jokowi masih memiliki jaringan relawan, loyalis di birokrasi dan aparat, serta popularitas personal. Sementara itu, Prabowo juga dinilai dapat terkena dampak politik apabila pemakzulan Gibran terjadi karena posisi wakil presiden merupakan bagian dari hasil Pilpres 2024.

Lukas menyebut Gibran sebagai simpul kompromi politik antara Prabowo dan Jokowi. Karena itu, apabila Gibran tersingkir dari pemerintahan, jalur pengaruh politik Jokowi di lingkar kekuasaan Prabowo dinilai dapat terputus.

Ia juga mengingatkan bahwa koalisi politik yang dibangun berdasarkan transaksi kepentingan rentan mengalami perpecahan ketika kepentingan para pihak berubah.

Menurut Lukas, persoalan pencalonan yang sejak awal diwarnai kontroversi dapat meninggalkan persoalan legitimasi politik.

Ia pun mempertanyakan mekanisme pengisian jabatan wakil presiden apabila posisi tersebut kelak kosong, apakah akan kembali didasarkan pada transaksi politik atau dijalankan sesuai konstitusi.

“Pertanyaan moral politik untuk Prabowo: apakah kursi kosong wapres kembali akan berbasis transaksi atau konstitusi?” tulis Lukas.

Lukas menilai berakhirnya kongsi politik Prabowo-Jokowi bukan semata-mata persoalan siapa yang kehilangan jabatan atau pengaruh. Persoalan yang lebih besar, menurutnya, adalah siapa yang akan mengendalikan kekuasaan setelah hubungan politik keduanya berubah.

Ia mengingatkan bahwa pergantian figur tidak serta-merta mengubah pola patronase politik dan ekonomi di Indonesia.

“Oligarki masih eksis, pergantian figur tidak sepenuhnya akan mengubah patronase politik. Oligarki adalah penguasa sesungguhnya politik-ekonomi Indonesia,” pungkasnya.