Wapres Gibran Temui Prabowo tanpa Jokowi, Ajudan: Sekarang Masih di Solo

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) berada di Kota Solo, Jawa Tengah, ketika Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bertemu Presiden Prabowo Subianto dan menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Keberadaan Jokowi tersebut disampaikan ajudannya, AKBP Syarif Muhammad Fitriansyah, saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu (11/11/2026). Menurut Syarif, Jokowi berada di Solo sejak Selasa (10/11/2026) dan masih berada di kota tersebut hingga Rabu.

"Pak Jokowi kemarin di Solo. Sekarang, sekarang masih di Solo," kata Syarif, dikutip Rabu (11/11/2026).

Syarif juga mengaku tidak mengetahui apakah Gibran sempat pergi ke Solo setelah bertemu Prabowo dan menyampaikan keinginannya untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden.

Sebelumnya, Gibran bertemu Prabowo di Jakarta pada Selasa pagi. Pertemuan yang berlangsung di Widya Chandra itu berjalan sekitar 2,5 jam.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan pertemuan tersebut. Ia mengungkapkan, Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri karena ingin fokus menghadapi polemik keabsahan dokumen pendidikannya yang berkaitan dengan proses hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Namun, Prabowo memberikan sejumlah saran dan kesempatan kepada Gibran untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum.

Gibran kemudian mengakui pertemuan tersebut. Ia menyebut Prabowo sudah seperti ayahnya sendiri dan memberikan banyak masukan terkait dinamika politik yang berkembang.

Salah satu saran Prabowo, menurut Gibran, adalah agar dirinya tetap menghadapi persoalan dokumen pendidikan melalui jalur konstitusional. Gibran menyebut diminta memperjuangkan persoalan tersebut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan menghadirkan dokumen pendidikan dari tingkat SD hingga S1, serta berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) di MA.

Baca Juga: Wapres Gibran Akan Tunjukan Ijazah, Mahfud MD: Kenapa Dulu Pakai Suket?

Di tengah polemik tersebut, delapan fraksi DPR RI sepakat menggulirkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait proses pemakzulan Gibran.

Delapan fraksi itu terdiri dari PDIP, Gerindra, Golkar, NasDem, PKB, PKS, Demokrat, dan PAN. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyatakan pengajuan HMP merupakan hak konstitusional anggota DPR yang mekanismenya diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.

Salah satu alasan yang menjadi dasar usulan HMP berkaitan dengan dugaan tidak terpenuhinya persyaratan oleh Presiden maupun Wakil Presiden. Pembahasan usulan tersebut mulai disampaikan dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).