Gibran Pilih Mundur Demi Amankan Fasilitas? Ini Kata Mahfud MD soal Hak Mantan Wapres

Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil presiden. Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi pun telah membenarkan informasi tersebut.

"[Gibran mundur] betul," kata Budi pada Rabu (11/11) malam.

Budi Arie juga mengonfirmasi bahwa surat pengunduran diri politikus muda tersebut telah diserahkan ketika Gibran bertemu Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma.

"[Diserahkan di Halim] betul," ujarnya.

Baca Juga: Roy Suryo Sebut Prabowo Tidak Minta Gibran Mundur tapi Juga Tak Menolak: Mundur-mundur Aja

Kabar tersebut muncul bersamaan dengan menguatnya langkah politik di DPR RI terkait usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dan pemakzulan.

Kini, usai putuskan mundur, muncul pertanyaan mengenai hak dan fasilitas yang akan diterima Gibran setelah tak lagi menjabat sebagai wakil presiden. Apakah ada perbedaan jika seandainya ia diberhentikan melalui mekanisme pemakzulan?

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjelaskan bahwa kedua mekanisme tersebut memang memiliki prosedur dan konsekuensi politik yang berbeda. Namun, menurutnya, hak dan fasilitas yang diterima setelah masa jabatan berakhir tetap sama.

Dalam tayangan di kanal YouTube pribadinya, Mahfud menerangkan bahwa proses pengunduran diri relatif lebih sederhana. Wakil presiden cukup menyampaikan pernyataan resmi melalui surat yang ditujukan kepada presiden dengan tembusan DPR, atau langsung kepada DPR dengan tembusan presiden.

Berbeda halnya jika Gibran tidak bersedia mengundurkan diri sehingga pemberhentian harus ditempuh melalui pemakzulan. Mekanisme tersebut membutuhkan tahapan konstitusional di parlemen, termasuk pemungutan suara dengan ketentuan dua pertiga anggota hadir dan dua pertiga menyetujui.

Di luar perbedaan mekanisme tersebut, Mahfud membantah anggapan bahwa wakil presiden yang diberhentikan melalui pemakzulan otomatis kehilangan hak pensiun maupun fasilitas setelah tidak lagi menjabat. Menurutnya, tidak ada aturan yang membedakan hak mantan wakil presiden berdasarkan cara pemberhentiannya.

Baca Juga: Bakom Bantah Prabowo Minta Gibran Fight soal Ijazahnya di PTUN: Saran yang Benar Itu...

"Kalau dimundurkan itu berarti berhenti tidak dengan hormat dan tidak mendapat fasilitas apa-apa. Gak juga, gak ada undang-undang yang begitu yang menentukan bahwa kalau berhenti karena diberhentikan lalu tidak dapat fasilitas, kalau mundur dapat fasilitas hak-hak pensiun presiden dan wakil presiden," kata Mahfud.

Dia kembali menekankan bahwa pengunduran diri maupun pemberhentian sama-sama berujung pada berakhirnya jabatan. Karena itu, hak yang melekat setelah seseorang tidak lagi menjabat tidak otomatis berbeda hanya karena proses pemberhentiannya.

"Jadi mundur atau dimundurkan haknya sama saja," lanjut dia.

Untuk memperkuat penjelasannya, Mahfud turut menyinggung peristiwa pemberhentian Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Menurutnya, Gus Dur tetap memperoleh sejumlah fasilitas setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden, termasuk ajudan dan rumah.