Kapolri Perintahkan Kabareskrim hingga Kapolda Berantas Calo Rekrutment Kerja: Jangan Takut!

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengambil langkah tegas  memberantas praktik percaloan dan pungutan liar (pungli) dalam proses rekrutmen tenaga kerja, khususnya di kawasan industri. Ia memerintahkan seluruh jajaran kepolisian menindak para pelaku yang memanfaatkan pencari kerja.

Jenderal Suyudi secara khusus menginstruksikan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) dan seluruh Kapolda untuk melakukan penindakan tanpa kompromi terhadap praktik percaloan.

“Saya perintahkan kepada seluruh jajaran, Kabareskrim, para Kapolda, untuk melakukan penindakan tegas terhadap pelaku-pelaku dan calo-calo yang selalu meresahkan masyarakat pencari kerja. Jangan ragu-ragu, jangan takut. Praktik premanisme seperti ini harus kita tindak tegas dan berikan sanksi hukum,” ujar Suyudi mengutip keterangan tertulis, Kamis (12/11/2026).

Baca Juga: Bintang Empat Aktif Terseret Kasus Penyadapan Prabowo, Polri Ungkap Siapa yang Akan Mengadili Listyo Sigit

Menurut Suyudi, praktik percaloan tidak hanya terjadi di sekitar kawasan industri, tetapi juga disinyalir melibatkan oknum internal perusahaan. Modus tersebut dinilai merugikan pencari kerja karena harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mendapatkan pekerjaan.

Selain membebani masyarakat, praktik pungli dan percaloan juga dinilai dapat merusak iklim investasi serta mengganggu kepastian hukum di daerah.

Untuk menampung laporan masyarakat, Polri menyiapkan sejumlah saluran pengaduan, mulai dari layanan Call Center 110 hingga penguatan jaringan Bhabinkamtibmas di tingkat desa dan kelurahan.

Polri juga akan berkoordinasi dengan perusahaan untuk memperketat pengawasan melalui sistem pengamanan internal guna mencegah praktik pungli dalam proses penerimaan tenaga kerja.

Suyudi menegaskan, program Poliran bukan untuk mengambil alih kewenangan kementerian, pemerintah daerah, maupun asosiasi dunia usaha. Sebaliknya, program tersebut menjadi wadah kolaborasi lintas sektor untuk mempertemukan pencari kerja dengan penyedia penyaluran tenaga kerja yang bebas dari pungutan ilegal.

“Kolaborasi ini harus dibangun di atas kepercayaan. Karena itu saya memerintahkan seluruh jajaran untuk memastikan rekrutmen, pelatihan, dan penyaluran kerja bersih dari calo dan pungutan,” tutupnya.