Heboh Anggaran Rp14,7 Miliar untuk RANS, Fadli Zon Sebut Praktik Bisnis Biasa

Menteri Kebudayaan Fadli Zon angkat bicara mengenai sorotan Indonesia Corruption Watch (ICW) terhadap anggaran jasa influencer senilai hampir Rp14,7 miliar yang mengalir kepada perusahaan milik Raffi Ahmad, PT RANS Animasi Indonesia.

Fadli menilai kerja sama promosi tersebut merupakan praktik bisnis yang wajar. Ia juga menegaskan bahwa proyek tersebut berlangsung sebelum Raffi Ahmad dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni pada 22 Oktober 2024.

"Itu kan terjadi sebelum ada Kementerian Kebudayaan ya. Waktu itu tahun 2024, dan kita juga melihat waktu itu Pak Raffi Ahmad juga belum menjadi pejabat, masih menjadi bagian dari seorang artis, dan biasa saya kira kegiatan-kegiatan untuk promosi kebudayaan atau semacam itu," kata Fadli kepada wartawan di gedung Kemendikbudristek, Jakarta Pusat, Rabu (11/11).

Menanggapi besarnya nilai anggaran yang dipublikasikan ICW, Fadli mengaku sejauh ini tidak melihat adanya persoalan dalam pengadaan jasa tersebut.

Menurut dia, apabila ditemukan kejanggalan, lembaga pemeriksa seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat menindaklanjutinya.

"Dari yang saya lihat sih tidak, karena kalau ada temuan pasti ada di-follow up ya, misalnya oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi saya kira itu adalah praktik usaha yang biasa, apalagi badan pelayanan umum itu di museum dan cagar budaya," ujarnya.

Fadli juga menilai penggunaan figur publik untuk mempromosikan museum merupakan strategi yang relevan untuk menarik perhatian masyarakat.

Popularitas dan jumlah pengikut seorang influencer dinilai bisa membantu meningkatkan ketertarikan publik terhadap museum dan destinasi kebudayaan.

Ia bahkan mencontohkan bagaimana popularitas anggota grup musik BTS yang menyukai museum dapat mendorong lonjakan jumlah pengunjung ketika mendatangi sebuah tempat.

"Misalnya kayak ada siapa, salah seorang penyanyi BTS, pecinta museum, dia datang ke situ museumnya langsung penuh. Ya kan? Kita butuh yang seperti itu," tutur Fadli.

Menurutnya, strategi endorsement melalui figur terkenal diharapkan mampu memperluas jangkauan promosi sekaligus meningkatkan kunjungan museum.

Fadli memastikan polemik mengenai anggaran tersebut sejauh ini tidak memengaruhi jumlah pengunjung museum.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah menyebarkan informasi yang belum dipastikan kebenarannya.

Baca Juga: Desta Buka Suara soal Isu Honor Fantastis Proyek RANS dan KKP, Singgung Petuah Orang Tua

"Kita nih harus objektif dan informasi-informasi harus tepat, harus cermat, dan apa namanya, informasi memang harus dicerna dengan baik," katanya.

Sebelumnya, PT RANS Entertainment Indonesia Tbk telah memberikan klarifikasi melalui pernyataan resmi pada Selasa (10/11).

Perusahaan tersebut membenarkan total nilai kerja sama dengan sejumlah instansi pemerintah mencapai Rp14.696.955.002.

Angka tersebut terdiri atas satu proyek promosi bersama Kemendikbud senilai Rp3,9 miliar dan tiga proyek bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan nilai Rp10,79 miliar.

RANS membantah anggapan bahwa anggaran tersebut hanya digunakan untuk membayar publikasi di media sosial.

Perusahaan menjelaskan bahwa nilai kontrak dihitung berdasarkan commercial rate card yang berlaku, dengan mempertimbangkan cakupan pekerjaan serta tingkat kompleksitas produksi.

Biaya tersebut mencakup pembuatan konten, perjalanan, logistik, kehadiran influencer dalam kegiatan luring, hingga berbagai aktivitas promosi lainnya.

Untuk proyek bersama KKP dan The Duda's Minus One, RANS menyebut pekerjaan mereka meliputi produksi konten edukasi mengenai budidaya ikan nila di Karawang, pengembangan kampung nelayan dan Salt Industry Centre di Rote Ndao, serta pembangunan fasilitas cold storage dan pabrik es di Cemaga Utara, Natuna.

RANS juga menegaskan seluruh kerja sama dengan instansi pemerintah dilaksanakan sesuai prosedur pengadaan barang dan jasa yang berlaku.

Perusahaan menyebut prosesnya dilakukan secara transparan dan akuntabel, termasuk melalui platform pengadaan seperti Inaproc.id dan e-catalogue.com.