Jika Sosok Ini Gantikan Gibran, Koalisi Prabowo Tak Akan Terguncang

Pengamat politik Refly Harun mengungkapkan sosok yang dinilai tidak akan mengubah peta politik koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto jika terpilih sebagai pengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Refly, sosok tersebut adalah Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Ia berpandangan bahwa Ketua DPR RI itu merupakan salah satu tokoh yang paling kuat di antara kandidat lainnya, yakni Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

"Siapa yang kuat diantara lima calon tersebut ya bergantung pada konstelasi politik kalau yang dihitung adalah koalisi ya koalisi yang jauh lebih kuat Puan Maharani menjadi pilihan," ujarnya dalam kanal YouTube Refly Harun, dikutip Kamis (12/11).

Refly mengaku tidak bisa membayangkan jika Prabowo menggandeng Puan Maharani sebagai wakil presiden, kemudian Zulkifli Hasan justru keluar dari koalisi. Menurutnya, kemungkinan tersebut kecil. Begitu pula jika PKS memutuskan hengkang dari koalisi.

"Karena saya tidak bisa membayangkan gara-gara Prabowo menggandeng Puan Maharani kemudian Zulkifli Hasan enggak hengkang enggak mungkin dari koalisi. Kemudian, katakanlah PKS hengkang, rasanya enggak," tuturnya.

Ia menilai konfigurasi koalisi pemerintahan kemungkinan akan tetap terjaga apabila Puan dipilih. Dengan demikian, keputusan tersebut diperkirakan tidak akan menimbulkan guncangan politik yang berarti.

Baca Juga: Singgung Skenario Gibran Mundur di Tengah Proses Pemakzulan, Pakar Hukum Sentil Sikap Pasif DPR

"Jadi, konfigurasinya akan tetap terpelihara dan barangkali, ya, relatively sebenarnya tidak ada goncangan juga karena beda sekali, ya, karena ini adalah hak prerogatif, hak konstitusional dari Prabowo Subianto untuk mengajukan dua calon," tandasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Projo Budi Arie membenarkan bahwa Gibran telah mengundurkan diri. Surat pengunduran diri tersebut disebut telah diserahkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (11/11/2026).

"Pokoknya benar," ujar Budi Arie, Rabu (11/11).