Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Gibran Resmi Mundur, Ini Kata Jokowi soal Dukungannya terhadap Prabowo

        Gibran Resmi Mundur, Ini Kata Jokowi soal Dukungannya terhadap Prabowo Kredit Foto: Ist
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menanggapi pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI. Jokowi menyebut perubahan dalam jabatan politik merupakan hal lumrah. 

        "Iya dalam jabatan politik itu pasti ada dinamika politik. Itu biasa," kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Kamis (12/11/2026).

        Jokowi mengatakan dirinya telah mengingatkan Gibran agar tidak memandang jabatan sebagai sesuatu yang berlangsung selamanya. 

        "Saya sudah pesan ke Mas Gibran bahwa jabatan itu sementara, jabatan itu adalah sementara," ujarnya.

        Baca Juga: Roy Suryo Sebut Prabowo Tidak Minta Gibran Mundur tapi Juga Tak Menolak: Mundur-mundur Aja

        Terlepas dari pengunduran diri Gibran, Jokowi menegaskan dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto harus tetap berjalan, terutama untuk program-program yang menyentuh kepentingan masyarakat luas.

        "Kita tetap terus mendukung pemerintahan presiden Prabowo, terutama dalam program-program yang berpihak pada kepentingan rakyat banyak," ungkap dia.

        Diketahui, Gibran sebelumnya mendatangi Gedung MPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, untuk menemui pimpinan lembaga tersebut. Kedatangannya bertujuan menyerahkan surat pengunduran diri dari posisi Wakil Presiden RI.

        Gibran tiba sekitar pukul 11.15 WIB pada Kamis (12/11/2026) dan disambut oleh pimpinan MPR RI. Sebelum bertolak ke kompleks parlemen, ia terlebih dahulu menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana.

        Baca Juga: Gibran Pilih Mundur Demi Amankan Fasilitas? Ini Kata Mahfud MD soal Hak Mantan Wapres

        Adapun pengunduran diri ini bersamaan dengan menguatnya tuntutan pemakzulan Gibran yang sudah mulai dibahas di DPR RI menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai polemik dokumen pendidikannya saat maju sebagai cawapres pada Pilpres 2024.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Belinda Safitri
        Editor: Belinda Safitri

        Bagikan Artikel: