Indonesia Dorong Pemerataan Internet dan Keamanan Digital di Forum ITU 2026

Pemerintah Indonesia membawa agenda pemerataan akses internet, pelindungan anak di ruang digital, hingga penguatan keamanan identitas pengguna dalam forum internasional 2026 International Telecommunication Union (ITU) Plenipotentiary Conference di Doha, Qatar.

Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Ismail mengatakan, Indonesia terus memperkuat transformasi digital melalui pengembangan infrastruktur konektivitas, peningkatan ketahanan digital, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah memperluas jangkauan internet melalui pengoperasian Satelit Republik Indonesia (SATRIA)-1. Kehadiran satelit tersebut ditujukan untuk meningkatkan konektivitas di wilayah terpencil dan daerah yang belum terlayani jaringan internet secara memadai.

“Peluncuran satelit SATRIA-1 memiliki dampak sosial dan ekonomi, serta memperluas akses internet di seluruh daerah terpencil dan belum terlayani,” ungkap Ismail dalam forum High Level Policy Statement ITU Plenipotentiary Conference di Doha, Qatar, Rabu (11/11/2026).

Selain pemerataan konektivitas, pemerintah juga mengakselerasi pengembangan jaringan 5G melalui lelang pita frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz pada Agustus 2026.

Menurut Ismail, langkah tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan digital, tetapi juga memperkuat ketahanan dan keandalan infrastruktur telekomunikasi nasional.

“Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan akses ke layanan digital sekaligus memperkuat ketahanan dan keandalan infrastruktur konektivitas kita,” jelasnya.

Baca Juga: Bukan Cuma Distributor, Wamenkomdigi Minta Industri Teknologi Mengembangkan Inovasi

Di sisi lain, Indonesia turut menempatkan aspek keamanan dan tata kelola sebagai bagian penting dalam transformasi digital. Pemerintah saat ini tengah menyusun peta jalan kecerdasan artifisial (AI) nasional yang melibatkan berbagai sektor.

Penguatan regulasi juga dilakukan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS). Regulasi tersebut menjadi landasan pemerintah untuk memperkuat pelindungan anak di ruang digital, khususnya pengguna berusia di bawah 16 tahun.

Sementara itu, keamanan identitas pelanggan telekomunikasi diperkuat melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

Melalui aturan tersebut, pemerintah mewajibkan verifikasi biometrik dalam proses registrasi pelanggan kartu SIM. Penggunaan teknologi pengenalan wajah diharapkan dapat memperkuat validasi identitas sekaligus menekan penyalahgunaan nomor telepon seluler.

“Registrasi kartu SIM berbasis biometrik menggunakan pengenalan wajah bertujuan untuk memperkuat verifikasi identitas pelanggan dan membantu mencegah penyalahgunaan nomor ponsel,” tambah Ismail.

Lebih lanjut, Ismail menilai tantangan transformasi digital tidak dapat diselesaikan oleh satu negara secara mandiri. Karena itu, kolaborasi internasional diperlukan untuk membangun ekosistem digital yang inklusif, aman, dan tangguh.

Dalam konteks tersebut, International Telecommunication Union (ITU) dinilai memiliki peran strategis sebagai wadah bagi negara anggota untuk bertukar pengetahuan, membangun konsensus, serta memperkuat kapasitas teknis, terutama bagi negara berkembang.

Sebagai bentuk partisipasi dalam tata kelola telekomunikasi global, Indonesia juga mencalonkan diri sebagai Anggota Dewan ITU untuk periode 2027–2030. Pemerintah sekaligus meminta dukungan negara-negara anggota terhadap pencalonan tersebut.

“Mari kita bangun masa depan digital yang lebih inklusif, aman, dan tangguh,” pungkasnya.