MPR Akan Gelar Rapat Gabungan Soal Pengunduran Diri Gibran Besok

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) akan menggelar rapat gabungan pada Jumat (13/11/2026) pukul 14.00 WIB untuk membahas tindak lanjut pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Rapat tersebut akan membahas empat agenda utama, termasuk proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden.

Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan rapat gabungan tersebut akan melibatkan seluruh pimpinan fraksi MPR dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di MPR.

Keputusan menggelar rapat gabungan diambil setelah Pimpinan MPR mengadakan rapat pimpinan menyusul penyerahan surat pengunduran diri Gibran pada Kamis (12/11/2026) pukul 11.26 WIB.

“Rapat Pimpinan MPR menyepakati satu hal: pada hari Jumat kita akan menyelenggarakan rapat gabungan yang akan diikuti oleh seluruh pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD di MPR,” ujar Muzani di Nusantara III, Kamis (12/11/2026).

Baca Juga: Gibran Resmi Mundur, Ketua MPR Nyatakan Jabatan Wakil Presiden Kosong

Muzani menjelaskan, agenda pertama rapat gabungan adalah menentukan tanggal pelaksanaan sidang paripurna yang ditujukan untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden.

Kedua, rapat akan membahas kesepakatan agar Pimpinan MPR segera menyurati Presiden Republik Indonesia untuk meminta pengajuan dua nama calon pengganti Wakil Presiden.

Ketiga, MPR akan membentuk tim verifikasi berkas calon Wakil Presiden yang diajukan oleh Presiden. Tim tersebut bertugas memeriksa kelengkapan dokumen kandidat sebelum proses selanjutnya dilakukan.

Keempat, rapat gabungan akan menyepakati pembentukan tim yang bertugas menyiapkan draf Ketetapan MPR terkait proses pengisian jabatan Wakil Presiden.

“Itulah ketetapan yang akan kita putuskan pada Jumat besok jam 14.00 WIB,” ujarnya.

Menurut Muzani, rangkaian agenda tersebut menjadi langkah awal MPR untuk menindaklanjuti kekosongan jabatan Wakil Presiden setelah Gibran menyatakan berhenti atas permintaan sendiri.

“Sejak hari ini, maka jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia mengalami kekosongan, dan tugas MPR dalam waktu 60 hari selambat-lambatnya untuk mengisi jabatan kekosongan posisi Wakil Presiden tersebut,” kata Muzani.