Jubir PDIP Sebut Gibran dan Jokowi Mulai Kena Karma Politik: Aturan yang Diakali Berbalik Arah

Juru Bicara PDI Perjuangan Guntur Romli menilai polemik yang menimpa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) merupakan konsekuensi dari apa yang disebutnya sebagai karma politik.

Guntur mengaitkan isu pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden dengan dugaan kecurangan dan pengkhianatan dalam proses politik sebelumnya.

Ia menggunakan pepatah Jawa ngunduh wohing pakarti, yang berarti setiap orang akan memetik hasil dari perbuatannya sendiri.

"Orang Jawa punya pepatah: ngunduh wohing pakarti. Siapa yang menanam, dia yang memetik buahnya. Siapa yang menanam pengkhianatan, jangan heran bila kelak panennya pun pengkhianatan," kata Guntur dalam keterangannya, Kamis (12/11).

Menurut Guntur, persoalan yang dihadapi Gibran bukan semata-mata berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga konsekuensi dari tindakan politik pada masa lalu.

Ia menyinggung Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah ketentuan batas usia calon presiden dan wakil presiden. Putusan tersebut menjadi sorotan karena dibacakan saat MK dipimpin Anwar Usman, paman Gibran sekaligus adik ipar Jokowi.

"Aturan diakali supaya ia bisa maju. Batas usia diutak-atik lewat Putusan MK 90, di ruang sidang yang dipimpin paman Gibran sekaligus adik ipar Jokowi. Aturan dibengkokkan untuk satu orang. Hari ini, aturan pula yang menjauhkan Gibran dari kursi yang ia rebut lewat jalan pintas itu," ujarnya.

Guntur juga mengutip ungkapan dalam tradisi pesantren, man hafara hufraran li akhihi waqa'a fiha. Ungkapan tersebut bermakna seseorang yang menggali lubang untuk orang lain justru dapat terjerumus ke dalam lubang yang dibuatnya sendiri.

Ia menilai kondisi Gibran saat ini menjadi ironi politik karena persoalan aturan usia yang sebelumnya menjadi polemik kini diikuti persoalan persyaratan pendidikan.

"Inilah ironi terbesar. Yang mengakali aturan usia justru tumbang oleh aturan pendidikan. Karma politik bisa cepat atau lambat, buat Gibran butuh 2-3 tahun, tapi karma tidak pernah lupa alamat," kata Guntur.

Guntur turut menyoroti perubahan sikap sejumlah pihak yang sebelumnya mendukung Gibran. Ia menyebut sebagian pihak yang dahulu menjadi penyokong kini memilih diam, bahkan ada yang ikut menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

Menurutnya, kekuasaan yang dibangun melalui cara-cara yang dianggap mengakali aturan tidak akan memiliki dukungan yang benar-benar kuat.

Guntur kemudian mengingatkan para pemegang kekuasaan agar tidak mempermainkan konstitusi. Ia menutup pernyataannya dengan pepatah Jawa becik ketitik, ala ketara, serta semboyan Satyam Eva Jayate yang berarti kebenaran akan selalu menang.

"Pelajaran bagi siapa pun yang berkuasa hari ini: jangan pernah mengakali konstitusi. Konstitusi bisa dibengkokkan sesaat, tapi ia punya cara sendiri untuk lurus kembali, dan orang yang membengkokkannya akan ikut tersapu. Kata Bu Mega: Satyam Eva Jayate. Kebenaran Pasti Menang," tutupnya.