Habiburokhman Minta Suyudi Jerat Listyo Sigit Cs dengan Pasal Makar

Komisi III DPR RI meminta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menerapkan pasal makar terhadap para tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal (illegal access), dan penghilangan data elektronik yang dilakukan oleh mantan Kapolri Listyo Sigit dan kawan-kawan.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan tindakan penyadapan, akses ilegal, dan penghilangan data elektronik yang dilakukan para tersangka dinilai sebagai perbuatan makar. Karena itu, Komisi III meminta Polri mengenakan pasal makar sekaligus mengusut kemungkinan keterlibatan pihak lain.

“Komisi III DPR RI menegaskan bahwa tindak pidana penyadapan atau illegal access dan atau penghilangan data elektronik yang dilakukan oleh para tersangka merupakan tindakan makar oleh karena itu Komisi III DPR RI meminta Kapolri beserta jajaran agar para tersangka dikenakan pasal makar dan terus mengusut kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain,” ujar Habiburokhman, dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri dalam Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Komisi III juga mengapresiasi langkah Polri dalam mengungkap perkara tersebut. Namun, DPR meminta pengusutan tidak berhenti pada para tersangka yang telah ditetapkan, melainkan turut menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.

Habiburokhman menegaskan penanganan perkara harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam perkara ini, Polri menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni LSP, AS, EH, dan SU. Mereka diduga terlibat dalam tindak pidana penyadapan ilegal, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik.

Berdasarkan keterangan Polri yang disampaikan dalam rapat kerja, dugaan penyadapan menyasar Presiden, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha pada periode 2025–2026.

Polri menyatakan masih mendalami rangkaian peristiwa, termasuk dugaan perintah dan tujuan penyadapan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana setiap pihak.