Gibran Mundur, Ijazah Masih Sempat Diributkan di PTUN

Kelanjutan pemeriksaan gugatan terkait surat keterangan penyetaraan ijazah mantan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sempat memicu silang pendapat antara pihak penggugat dan tergugat intervensi di ruang sidang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada Kamis (12/11/2026).

Perdebatan sengit mengenai apakah perkara harus dihentikan atau tetap dilanjutkan bahkan membuat majelis hakim menskors persidangan untuk bermusyawarah, sebelum akhirnya memutus gugatan tersebut gugur.

Silang pendapat bermula ketika kuasa hukum pihak penggugat PT Mercy Toga Kirana (Mercy Sihombing), Denny Indrayana, mengajukan permohonan pencabutan gugatan di hadapan majelis hakim.

Denny menilai pemeriksaan perkara tidak lagi memiliki relevansi karena objek yang disengketakan telah dicabut oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Mengacu pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Denny mengakui bahwa pencabutan gugatan yang sudah memasuki tahap jawab-menjawab memerlukan persetujuan pihak tergugat maupun tergugat intervensi.

"Dalam bacaan kami, hukum acara mengatur soal pencabutan. Dan kalau sudah jawab-jinawab, pencabutan perkara dari Penggugat membutuhkan persetujuan dari Tergugat dan Tergugat Intervensi dalam hal ini. Jadi kami mengusulkan poin itu, pencabutan gugatan, kepada Yang Mulia," kata Denny di ruang sidang.

Ia menegaskan bahwa dasar utama pengajuan pencabutan perkara adalah ketiadaan objek gugatan yang dipersoalkan. "Dengan pertimbangan-pertimbangan yang sudah tadi kami sampaikan, terutama wabil khususnya adalah objek gugatannya sudah tidak ada," lanjutnya.

Namun, permintaan penggugat tersebut langsung ditentang keras oleh pihak tergugat intervensi yang diwakili Rullyandi. Pihaknya menyatakan keberatan atas penghentian perkara dan mendesak majelis hakim tetap melanjutkan proses persidangan.

Rullyandi beralasan perkara tersebut sudah melewati tahapan jawab-menjawab serta telah mengantongi penetapan majelis hakim, sehingga penegakan hukum formil maupun materiil harus tetap dijalankan.

Ia menandaskan bahwa sikap pihaknya merupakan penolakan tegas terhadap penghentian sidang. "Dan sikap ini sebagai penolakan atas berjalannya persidangan hari ini yang sudah melewati jawab-menjawab dan sudah ada penetapan dari majelis," imbuhnya.

Merespons perbedaan sikap di antara para pihak yang bersengketa, ketua majelis hakim memutuskan menskors persidangan hingga pukul 14.30 WIB guna menggelar musyawarah majelis.

Usai skors dicabut, majelis hakim PTUN Jakarta akhirnya membacakan putusan yang menyatakan gugatan penggugat gugur serta menghukum penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp457.000.

Putusan prosedural berdasarkan Pasal 71 UU Peradilan Tata Usaha Negara ini mengakhiri sengketa di PTUN Jakarta tanpa menyentuh substansi keabsahan dokumen ijazah, sekaligus tetap membuka ruang bagi penggugat untuk mengajukan gugatan baru sesuai Pasal 71 ayat (2) apabila membayar uang muka biaya perkara.