Yusril Tegaskan Penentuan 2 Calon Pengganti Gibran Sepenuhnya Hak Prabowo, Partai Koalisi Tak Bisa Intervensi

Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan untuk menentukan dua kandidat Wakil Presiden (Wapres) yang akan menggantikan Gibran Rakabuming Raka. Dalam proses tersebut, Prabowo dapat meminta masukan maupun menjalin komunikasi dengan partai-partai politik yang tergabung dalam koalisi pendukungnya.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra saat konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Ia menegaskan bahwa keputusan mengenai dua nama yang nantinya diserahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sepenuhnya berada di tangan Presiden.

Menurut Yusril, Prabowo tidak memiliki kewajiban untuk berkonsultasi dengan pihak tertentu. Presiden bebas menentukan langkah, termasuk mengajak partai-partai koalisi untuk membahas kandidat pengganti Gibran.

Baca Juga: Masuk Bursa Wapres Pengganti Gibran, Prabowo Ragukan Ini dari Mahfud MD

“Beliau bisa berkonsultasi dengan siapa saja atau juga tidak berkonsultasi juga tidak apa-apa. Beliau juga bisa berunding dengan partai-partai koalisi,” ujar Yusril, dikutip Kamis (12/11).

Meski demikian, Yusril mengingatkan bahwa pengajuan calon wapres harus tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Berdasarkan aturan tersebut, dua kandidat yang diajukan harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya menjadi pengusung pasangan presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024.

Dengan demikian, Prabowo memiliki ruang untuk berdialog dengan seluruh partai yang dahulu mendukung pencalonannya bersama Gibran. Terlebih, Presiden disebut telah menyinggung rencana untuk mengadakan pertemuan dengan partai-partai pendukung tersebut.

Yusril menjelaskan, terdapat 10 partai politik yang mendukung pasangan Prabowo-Gibran saat Pilpres 2024. Jumlah itu mencakup partai yang memiliki kursi di parlemen maupun partai nonparlemen.

“Kalau tidak salah ada 10 partai pada waktu itu, baik partai parlemen maupun partai nonparlemen, karena yang digunakan pada waktu itu adalah suara pemilih bukan kursi,” jelas Yusril.

Namun, keterlibatan partai-partai koalisi dalam pembahasan calon pengganti Gibran tidak berarti mereka memiliki kewenangan menentukan hasil akhir. Yusril kembali menekankan bahwa penetapan dua kandidat tetap menjadi hak Presiden.

“Walaupun ada rapat dari partai-partai koalisi, tapi keputusan akhir itu ada di tangan beliau,” tegasnya.

Baca Juga: Refly Harun Sebut Puan Maharani Jadi Kandidat Terkuat Pengganti Gibran, Ini 4 Nama Lainnya

Lebih lanjut, ia memastikan bahwa proses pergantian wapres akan mengikuti mekanisme yang telah diatur dalam konstitusi. MPR nantinya akan meminta Prabowo mengusulkan dua nama untuk selanjutnya dipilih sesuai prosedur dan batas waktu yang berlaku.

Pemerintah menargetkan seluruh tahapan pengisian jabatan Wakil Presiden pengganti Gibran tersebut dapat diselesaikan sebelum penghujung Desember 2026.