Maladewa Perketat Larangan Paspor Israel, Kini Tak Ada Syarat untuk Dicabut

Pemerintah Maladewa berencana mempermanenkan larangan masuk bagi pemegang paspor Israel tanpa syarat apa pun. Kebijakan tersebut akan dituangkan dalam rancangan undang-undang imigrasi baru yang diusulkan Presiden Mohamed Muizzu.

Muizzu mengatakan, aturan sebelumnya masih mengaitkan larangan masuk warga Israel dengan berakhirnya genosida terhadap rakyat Palestina. Namun, melalui rancangan terbaru, pembatasan tersebut akan tetap berlaku tanpa mempertimbangkan perkembangan situasi di masa mendatang.

Dalam konferensi pers pada Senin, Muizzu menegaskan bahwa pemerintahannya tidak dapat menerima kehadiran pemegang paspor Israel di wilayah Maladewa.

Dikutip dari Middle East Monitor, Muizzu juga menyebut tindakan Israel terhadap rakyat Palestina sebagai genosida. Dia menegaskan bahwa negaranya akan terus mendukung perjuangan rakyat Palestina melalui berbagai jalur diplomatik maupun hukum internasional.

Menurut Muizzu, rancangan undang-undang imigrasi tersebut disusun untuk mempertegas sikap pemerintah Maladewa terhadap konflik Palestina dan Israel.

Maladewa sebenarnya telah lebih dahulu memberlakukan larangan masuk bagi pemegang paspor Israel pada April 2025. Kebijakan itu diterapkan setelah Muizzu meratifikasi perubahan Undang-Undang Imigrasi yang sebelumnya disetujui parlemen.

Saat mengumumkan kebijakan tersebut, Muizzu menyatakan bahwa keputusan pemerintah merupakan bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina sekaligus penolakan terhadap operasi militer Israel di Jalur Gaza.

Baca Juga: Trump: Jika Orang AS Bosan dengan Saya, Saya akan Pindah ke Israel

Perbedaan utama aturan lama dan rancangan terbaru terletak pada persyaratan pencabutan larangan. Jika sebelumnya pembatasan dikaitkan dengan situasi di Gaza, usulan baru tidak lagi memberikan pengecualian berdasarkan perkembangan apa pun.

Selain kebijakan imigrasi tersebut, Maladewa secara konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Negara kepulauan di Samudra Hindia itu mendukung pembentukan negara Palestina berdasarkan perbatasan sebelum 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota, sesuai resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).