Kisruh Ketua Futsal Indonesia Memanas! Michael Sianipar Tolak Dipecat PSSI

PSSI resmi memberhentikan Michael Sianipar dari jabatan Ketua Umum Asosiasi Futsal Indonesia (AFI) atau Federasi Futsal Indonesia (FFI), Kamis (12/11).

Namun, keputusan tersebut langsung mendapat respons dari Michael yang menegaskan masih menjabat sebagai Ketua Umum FFI secara hukum.

Pemberhentian Michael tertuang dalam Surat Keputusan PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 yang ditandatangani Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Sekretaris Jenderal Yunus Nusi.

Dalam surat tersebut, PSSI menyatakan keputusan pengangkatan Ketua Umum FFI periode 2024-2028 tidak lagi berlaku.

Sebagai penggantinya, PSSI menunjuk anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Vivin Cahyani, sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua AFI hingga Kongres Luar Biasa (KLB) digelar.

"Menunjuk Saudari Vivin Cahyani sebagai Pelaksana Tugas Ketua Asosiasi Futsal Indonesia/Federasi Futsal Indonesia," demikian bunyi surat keputusan PSSI.

Keputusan pemberhentian Michael diambil setelah PSSI menerima permohonan KLB dari 48 anggota sah pemilik suara AFI. Mereka terdiri dari 20 klub peserta kompetisi dan 28 asosiasi futsal provinsi.

PSSI menilai permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan KLB. Vivin pun diberi mandat menjalankan roda organisasi sekaligus mempersiapkan kongres untuk memilih ketua umum yang baru.

Namun, keputusan PSSI tersebut tidak diterima begitu saja oleh Michael. Dikutip dari Antara, ia menegaskan masih menjabat sebagai Ketua Umum FFI karena kepengurusannya memiliki surat keputusan dari Kementerian Hukum (Kemenkum).

"(Masih jadi Ketum FFI) betul," kata Michael.

Baca Juga: Ortuseight Gandeng Pokémon, Perluas Koleksi Sepatu Running dan Futsal Edisi Khusus

Michael menjelaskan, perubahan kepengurusan FFI harus mengikuti ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi yang telah disahkan Kemenkum.

Menurutnya, AD/ART mengatur mekanisme penyampaian aspirasi anggota, termasuk prosedur pengajuan KLB.

Karena itu, setiap upaya pergantian kepengurusan harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku di internal federasi.

"Bila ada upaya untuk mengganti kepengurusan yang sah yang dilindungi oleh AD/ART dan Kementerian Hukum secara legal, melalui prosedur yang tidak pada tempatnya, tidak sesuai dengan aturan, itu adalah upaya ilegal," ujarnya.

Michael juga mengaku belum menerima komunikasi langsung dari PSSI terkait keputusan pemberhentian maupun penunjukan Vivin sebagai Plt Ketua AFI.

Ia bahkan menyatakan Federasi Futsal Indonesia akan menempuh jalur hukum apabila keputusan tersebut benar-benar dilaksanakan tanpa mengikuti mekanisme organisasi yang berlaku.

"Bila itu terjadi, maka itu adalah suatu penunjukan yang ilegal. Kami dari Federasi Futsal Indonesia akan melaporkan siapa pun yang membuat surat itu kepada Kementerian Hukum dan sampai ke pihak kepolisian," kata Michael.

Dengan demikian, keputusan PSSI memberhentikan Michael dan menunjuk Vivin sebagai Plt Ketua AFI kini berhadapan dengan penolakan dari Michael yang mengklaim masih memiliki legitimasi hukum sebagai Ketua Umum FFI.

Persoalan pergantian kepemimpinan federasi futsal Indonesia pun berpotensi berlanjut melalui jalur hukum.