Ketika Putusan Mahkamah Kehilangan Daya Ikat Politik

Dua putusan mahkamah dalam perkara persyaratan pendidikan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menghadirkan persoalan serius bagi perjalanan negara hukum Indonesia. Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan putusan dengan objek dan kewenangan berbeda, tetapi keduanya bersinggungan dengan satu persoalan mendasar: keabsahan dokumen pendidikan yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan wakil presiden.

Pertama, Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tanggal 6 Oktober 2026. MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan setingkat SMA. Namun, permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. MK juga menegaskan tidak berwenang mendiskualifikasi Gibran yang telah dilantik sebagai wakil presiden.

Kedua, Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 tanggal 30 Oktober 2026. MA mengabulkan kasasi dan menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tentang penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah. Dengan demikian, terdapat dua putusan dari dua lingkungan peradilan yang berbeda, yang sama-sama menghadirkan persoalan mendasar mengenai dokumen pendidikan tersebut.

Persoalannya kemudian bukan sekadar benar atau salahnya dokumen, melainkan bagaimana negara, khususnya lembaga politik dan ketatanegaraan, memberikan respons terhadap konsekuensi hukum kedua putusan itu.

Supremasi Hukum dan Finalitas Putusan

Dalam negara hukum (rechtsstaat), supremasi hukum menempatkan hukum sebagai panglima, bukan kekuasaan atau kepentingan politik. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan Indonesia adalah negara hukum. 

Konsekuensinya, setiap warga negara dan penyelenggara negara, tanpa kecuali, harus tunduk pada hukum. Putusan pengadilan bukan sekadar pendapat hakim yang dapat diterima atau diabaikan sesuai kepentingan politik. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap mempunyai konsekuensi hukum yang wajib dihormati dan dilaksanakan sesuai ruang lingkup amar putusannya.

Baca Juga: Gibran Mundur, Relawan Jokowi Bilang Sufmi Dasco Pantas Jadi Wakil Prabowo

Namun, perlu dibedakan secara cermat. Putusan MK tidak mengabulkan permohonan untuk membatalkan kedudukan Gibran sebagai wakil presiden. Sementara itu, putusan MA membatalkan surat keterangan administratif, bukan secara langsung membatalkan hasil pemilihan presiden ataupun pelantikan wakil presiden.

Di sinilah letak persoalan konstitusionalnya. Putusan MA harus dilaksanakan oleh pejabat administrasi yang menjadi pihak dalam perkara sesuai amar putusan. Adapun temuan MK dan akibat hukum kedua putusan terhadap persyaratan pencalonan merupakan persoalan yang perlu dinilai melalui mekanisme konstitusional yang tepat.

Hak DPR dan Batas Kewenangannya

DPR tidak boleh ditempatkan sebagai penonton dalam persoalan yang menyangkut kepentingan konstitusional. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 20A UUD 1945 dan UU MD3.

Hak interpelasi dapat digunakan untuk meminta keterangan pemerintah mengenai kebijakan yang penting dan strategis. Hak angket memungkinkan DPR melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang penting, strategis, dan berdampak luas. Sementara itu, hak menyatakan pendapat dapat digunakan untuk menyampaikan pendapat DPR terhadap kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa, termasuk dugaan pelanggaran hukum oleh presiden atau wakil presiden sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan.

Ketiga hak tersebut bukan kewajiban yang otomatis harus digunakan setiap kali muncul putusan pengadilan. DPR tetap memiliki ruang menilai kebutuhan, dasar hukum, dan prosedur penggunaannya. Namun, kewenangan itu juga tidak semestinya dibiarkan tanpa penjelasan ketika terdapat persoalan konstitusional yang menjadi perhatian masyarakat.

Apabila DPR menilai terdapat dugaan pelanggaran hukum oleh wakil presiden yang memenuhi alasan konstitusional, mekanisme Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 dapat menjadi relevan. Prosesnya bukan keputusan sepihak DPR untuk memberhentikan wakil presiden. DPR harus terlebih dahulu menyampaikan pendapat melalui mekanisme yang ditentukan, kemudian meminta MK memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat tersebut.

Dengan demikian, hak DPR merupakan instrumen pengawasan sekaligus mekanisme pertanggungjawaban konstitusional, bukan alat untuk menjatuhkan seseorang berdasarkan tekanan politik.

Teori Hukum dan Persoalan Kepastian

Gustav Radbruch menempatkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagai tiga nilai fundamental hukum. Ketiganya harus berjalan beriringan. Kepastian hukum tidak cukup hanya dengan adanya putusan, tetapi juga membutuhkan kejelasan mengenai akibat dan pelaksanaannya.

Hans Kelsen melalui teori hierarki norma mengingatkan bahwa tindakan lembaga negara harus mempunyai dasar kewenangan dalam norma hukum yang lebih tinggi. Sementara itu, teori checks and balances menghendaki agar kekuasaan tidak terkonsentrasi pada satu lembaga dan setiap lembaga menjalankan fungsi konstitusionalnya.

Dalam konteks ini, MK, MA, dan DPR memiliki kewenangan berbeda. MK menjaga konstitusionalitas dan menjalankan kewenangan yang diberikan UUD 1945, termasuk mengadili pendapat DPR dalam proses pemakzulan. MA menjalankan kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan di bawahnya, termasuk menguji sengketa keputusan administrasi negara. DPR menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Tidak boleh terjadi saling mengambil alih kewenangan. Namun, perbedaan kewenangan juga tidak boleh dijadikan alasan untuk membiarkan persoalan hukum tanpa penyelesaian.

Reaksi Masyarakat dan Kepercayaan Publik

Reaksi masyarakat terhadap persoalan ini tidak dapat dilepaskan dari harapan agar hukum berlaku sama bagi setiap orang. Sebagian kalangan mendesak DPR menggunakan hak menyatakan pendapat, bahkan mendorong proses pemakzulan. Sebagian lainnya mengingatkan bahwa putusan MA dan MK tidak boleh ditafsirkan melampaui amar serta kewenangan masing-masing lembaga.

Perbedaan pandangan tersebut merupakan bagian dari demokrasi. Kritik, demonstrasi, pernyataan akademisi, dan aspirasi organisasi masyarakat sipil adalah bentuk partisipasi publik yang dilindungi dalam negara demokrasi.

Namun, yang tidak boleh terjadi adalah pembiaran ketidakpastian. Masyarakat berhak memperoleh penjelasan soal bagaimana tindak lanjut administratif atas putusan MA, bagaimana kedudukan persyaratan pencalonan setelah putusan MK, dan apakah terdapat dasar konstitusional untuk membawa persoalan ini ke DPR?

Pernyataan bahwa DPR akan membahas persoalan setelah masa reses memang merupakan respons awal. Akan tetapi, masyarakat tentu menunggu lebih dari sekadar janji pembahasan. Yang dibutuhkan adalah proses kelembagaan yang terbuka, argumentasi hukum yang dapat diuji, dan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dua Momen di Hari Pahlawan

Tepat pada hari Pahlawan 10 Nopember ini setidaknya ada dua peristiwa menarik perhatian masyarakat Indonesia yakni: pertama, pertemuan antara wakil presiden Gibran Rakabuming Raka dengan presiden Prabowo Subiyanto dimana menurut mensesneg Prasetyo Hadi pada pertemuan tersebut Gibran menyampaikan keinginan mundur dan meminta untuk diberi kesempatan  membuktikan keberadaan dokumen ijazahnya di Pengadilan Tata Usaha Negara. 

Kedua, pada hari dan  tanggal yang sama setidaknya 53 anggota DPR RI mengajukan 

Usulan hak menyatakan pendapat pemakzulan Gibran. Pengusul berasal dari sejumlah fraksi termasuk PKS, PKB dan PDI Perjuangan dimana surat usulan telah disampaikan kepada pimpinan DPR. Sementara itu ketua DPR Puan Maharani membenarkan telah menerima laporan dan menyatakan  usulan akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme konstitusi.

Dengan kondisi demikian nampaknya masalah polemik eksistensi Gibran sebagai Wakil Presiden masih akan bergulir di ranah politik yakni bagaimana DPR RI menggunakan hak-hak konstitusionalnya dengan baik

Ke Mana Arah Ketatanegaraan Kita?

Persoalan ini sesungguhnya menjadi ujian bagi kedewasaan ketatanegaraan Indonesia. Apabila putusan pengadilan hanya dihormati ketika sejalan dengan kepentingan politik, sementara konsekuensinya dihindari ketika menimbulkan persoalan kekuasaan, maka supremasi hukum akan kehilangan makna substantifnya.

Sebaliknya, apabila setiap putusan langsung diterjemahkan menjadi tuntutan pemberhentian pejabat tanpa mengikuti prosedur konstitusional, negara juga berisiko terjebak dalam praktik demokrasi yang mengabaikan hukum acara dan pembagian kewenangan.

Baca Juga: Mundur dari Kursi Wapres, Gibran Picu Reaksi Lewat Pesan Perpisahan Raffi Ahmad

Baca Juga: Rupiah Tembus Level Terendah Usai Gibran Mundur, Ini Kata Wamenko Perekonomian

Karena itu, DPR harus menjalankan hak-haknya secara bertanggung jawab. Pemerintah dan kementerian terkait harus melaksanakan amar putusan MA. MK tetap harus ditempatkan sebagai lembaga yang berwenang menguji pendapat DPR dalam mekanisme pemakzulan apabila proses tersebut memenuhi persyaratan konstitusional.

Ujung persoalannya bukan semata-mata apakah Gibran harus bertahan atau berhenti sebagai wakil presiden. Persoalan yang lebih besar adalah apakah sistem ketatanegaraan kita mampu menyelesaikan kontroversi hukum melalui mekanisme yang sah, transparan, dan berkeadilan.

Indonesia tidak boleh membangun tradisi bahwa putusan mahkamah berhenti sebagai dokumen yudisial, sedangkan tindak lanjutnya bergantung pada kehendak politik. Sebab, apabila hukum hanya berkuasa di ruang sidang tetapi kehilangan daya ikat ketika berhadapan dengan kekuasaan, kita sedang menghadapi persoalan serius dalam pembangunan negara hukum.

Pada akhirnya, supremasi hukum tidak diukur dari seberapa banyak undang-undang dibuat atau berapa banyak putusan dijatuhkan. Supremasi hukum justru diuji ketika putusan tersebut menyentuh kepentingan kekuasaan. Di situlah DPR, pemerintah, dan seluruh lembaga negara harus membuktikan bahwa konstitusi bukan sekadar teks, melainkan komitmen bersama yang mengikat semua pihak.