Kredit Foto: ChatGPT/Al Musthafa Gustar's
Masyarakat yang ingin mendaftar bantuan sosial (bansos) pemerintah melalui portal Perlindungan Sosial Digital (Perlinsos Digital) perlu memperhatikan tahapan verifikasi identitas. Salah satu kendala yang kerap ditemui pengguna adalah kegagalan verifikasi wajah saat masuk menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Masalah tersebut dapat menghambat proses pendaftaran sejumlah program bantuan pemerintah, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk tahun anggaran 2027.
Perlinsos Digital merupakan sistem layanan terintegrasi yang dikembangkan pemerintah untuk mempermudah masyarakat mengakses program perlindungan sosial. Portal ini resmi diluncurkan pada 10 November 2026 sebagai salah satu upaya meningkatkan transparansi dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan.
Dalam proses pendaftaran, masyarakat diwajibkan menggunakan IKD yang telah aktif. Sistem kemudian melakukan verifikasi wajah untuk memastikan identitas pemohon sesuai dengan data kependudukan.
Namun, kegagalan pemindaian wajah tidak selalu berarti seseorang tidak memenuhi syarat sebagai penerima bansos. Kendala tersebut bisa disebabkan masalah teknis pada perangkat, kondisi lingkungan, maupun ketidaksesuaian data kependudukan.
Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan proses verifikasi wajah di portal Perlinsos Digital tidak berhasil.
Pertama, pencahayaan yang kurang memadai. Ruangan terlalu gelap atau cahaya yang datang dari belakang dapat membuat sistem kesulitan mengenali wajah pengguna.
Kedua, posisi wajah yang tidak tepat. Wajah yang terlalu dekat, terlalu jauh, atau tidak berada di tengah bingkai kamera dapat menghambat proses pemindaian.
Ketiga, penggunaan aksesori yang menutupi wajah, seperti masker, topi, maupun kacamata hitam. Kondisi tersebut dapat membuat sistem kesulitan membaca karakteristik biometrik pengguna.
Keempat, kamera depan ponsel yang kotor atau mengalami gangguan. Lensa kamera yang buram dapat menurunkan kualitas gambar sehingga wajah tidak terbaca dengan baik.
Kelima, koneksi internet yang tidak stabil. Proses verifikasi membutuhkan jaringan yang memadai agar data dapat dikirim dan diproses oleh sistem.
Selain faktor teknis, ketidaksesuaian data biometrik dengan basis data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) juga dapat menyebabkan verifikasi gagal.
Jika mengalami kendala saat melakukan verifikasi wajah, masyarakat tidak perlu langsung mengulang seluruh proses pendaftaran. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan.
-
Cari tempat dengan pencahayaan cukup. Lakukan pemindaian di ruangan terang dengan cahaya merata. Hindari posisi membelakangi sumber cahaya.
-
Pastikan wajah terlihat jelas. Lepaskan masker, kacamata hitam, topi, atau aksesori yang menghalangi wajah selama proses pemindaian.
-
Atur posisi wajah. Posisikan wajah tepat di tengah layar, sejajar dengan kamera, dan pertahankan kepala agar tidak banyak bergerak.
-
Bersihkan kamera depan. Pastikan lensa kamera ponsel tidak tertutup debu atau bekas sidik jari.
-
Periksa koneksi internet. Gunakan jaringan internet yang stabil agar proses autentikasi tidak terputus.
-
Coba gunakan browser lain. Jika masih mengalami kendala, pengguna dapat mencoba mengakses portal melalui peramban berbeda yang sudah diperbarui.
-
Pastikan data kependudukan sesuai. Periksa kembali kesesuaian NIK dan identitas pada KTP elektronik serta Kartu Keluarga.
Apabila berbagai cara tersebut belum berhasil, masyarakat dapat meminta bantuan Agen Perlinsos atau petugas pendamping yang ditunjuk pemerintah.
Agen Perlinsos dapat membantu masyarakat dalam proses registrasi, pembaruan data, hingga pengajuan sanggahan apabila terdapat ketidaksesuaian informasi.
Jika kendala diduga berasal dari data biometrik kependudukan, masyarakat juga dapat mendatangi kantor Dukcapil setempat untuk memperoleh pemeriksaan lebih lanjut.
Untuk mengakses layanan, masyarakat dapat mengunjungi portal resmi Perlinsos Digital melalui alamat perlinsos.kemensos.go.id.
Perlu diketahui, keberhasilan melakukan verifikasi wajah dan menyelesaikan pendaftaran tidak otomatis menjamin seseorang memperoleh bantuan sosial. Pemerintah tetap menentukan kelayakan penerima berdasarkan hasil verifikasi, pemadanan data, serta kriteria masing-masing program.
Karena itu, masyarakat diimbau memastikan seluruh data yang dimasukkan benar dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Hindari pula memberikan PIN IKD maupun kode OTP kepada pihak yang tidak berwenang untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Taufan Bara Mukti
Editor: Taufan Bara Mukti
Tag Terkait: