Defisit APBN Tembus Rp379,3 T per Oktober 2026

Realisasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp379,3 triliun hingga 31 Oktober 2026. Nilai tersebut setara 1,47% terhadap produk domestik bruto (PDB), sehingga masih berada di bawah batas defisit 3% PDB yang ditetapkan pemerintah.

Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menyampaikan, realisasi pendapatan negara hingga akhir Oktober 2026 mencapai Rp2.618 triliun atau sekitar 83% dari target APBN.

Sementara itu, belanja negara dalam periode yang sama telah mencapai sekitar Rp2.997,2 triliun berdasarkan data dalam paparan yang disampaikan. Pemerintah juga mencatat keseimbangan primer positif sebesar Rp114,8 triliun, sedangkan pembiayaan anggaran telah terealisasi Rp595,2 triliun.

Suahasil menegaskan pemerintah akan menjaga defisit agar tidak melampaui batas yang telah ditetapkan.

“Defisit di 31 Oktober adalah Rp379,3 triliun dan ini merupakan 1,47% terhadap produk domestik bruto,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa edisi November 2026 di Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Ia menambahkan, pemerintah tetap berupaya menjaga defisit APBN dalam batas aman. Dalam proyeksi yang disampaikan, defisit anggaran ditetapkan sebesar 2,85% terhadap PDB.

“Dan kita akan terus menjaga defisit di bawah 3% dari produk domestik bruto,” katanya.

Dari sisi penerimaan, pendapatan negara hingga Oktober tumbuh 23,9% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penerimaan tersebut ditopang oleh pajak, kepabeanan dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Penerimaan pajak tercatat sebesar Rp1.796,8 triliun atau 76,2% dari target tahunan. Sementara itu, kepabeanan dan cukai mencapai Rp267,2 triliun atau 79,5% dari target. Adapun PNBP telah terkumpul Rp551,8 triliun atau 120% dari target APBN.

Meski demikian, pemerintah masih memiliki pekerjaan besar untuk mengejar penerimaan pada dua bulan terakhir tahun ini. Suahasil menyebut pendapatan negara yang harus dikumpulkan pada November hingga Desember mencapai Rp590,1 triliun, termasuk Rp514 triliun dari sektor pajak.

“Bukan pekerjaan yang mudah, mengumpulkan Rp1.800 triliun dan masih ada Rp514 triliun yang masih harus dikumpulkan oleh teman-teman pajak,” ungkapnya.

Baca Juga: Setoran Pajak Rp1.796,8 Triliun, Pemerintah Kejar Rp514 Triliun dalam 2 Bulan

Baca Juga: Harga Pertalite Tidak Berubah Sejak April 2026 Berkat APBN

Di sisi belanja, pemerintah masih harus merealisasikan sekitar Rp945,2 triliun selama November dan Desember 2026. Belanja tersebut mencakup berbagai kebutuhan kementerian/lembaga maupun program prioritas pemerintah.

Suahasil meminta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah mempercepat realisasi belanja agar manfaat anggaran dapat segera dirasakan masyarakat. Namun, percepatan tersebut tetap harus memperhatikan efisiensi penggunaan uang negara.

“Belanja prioritas agar dituntaskan, dipercepat agar manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat namun tetap dengan menjaga efisiensi,” tegasnya.

Pemerintah pun menekankan bahwa percepatan belanja pada akhir tahun bukan berarti anggaran harus dihabiskan tanpa perhitungan. Pengelolaan belanja tetap diarahkan agar tepat sasaran dan mendukung pencapaian prioritas pembangunan.