BBM Bersubsidi Naik 9,5%, APBN Harus Tanggung Selisih Harga Pertalite dan Solar

Pemerintah telah menyalurkan 15 juta kiloliter (KL) bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi hingga Oktober 2026. Jumlah tersebut meningkat 9,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, penyaluran LPG tabung 3 kilogram (kg) mencapai sekitar 6,5 juta ton atau tumbuh 2,3%.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, peningkatan penyaluran BBM bersubsidi menunjukkan bertambahnya aktivitas ekonomi masyarakat. Seiring meningkatnya kegiatan ekonomi, kebutuhan masyarakat terhadap bahan bakar juga ikut naik.

“BBM 15 juta kiloliter dan itu tumbuh 9,5% dibandingkan tahun lalu, yang artinya kegiatan ekonomi masyarakat itu meningkat, makanya subsidi BBM-nya juga meningkat,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa November 2026 di Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Kondisi serupa terjadi pada LPG 3 kg. Hingga Oktober 2026, penyalurannya telah mencapai sekitar 6,5 juta ton, meningkat 2,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“LPG 3 kg itu untuk 6,5 juta ton LPG tabung 3 kg, yang meningkat 2,3% dibandingkan kebutuhan tahun lalu,” katanya.

Selain BBM dan LPG, pemerintah juga mencatat peningkatan penyaluran subsidi listrik. Hingga Oktober 2026, subsidi listrik telah menjangkau 43,5 juta pelanggan atau naik 2,3% dibandingkan tahun lalu.

Adapun penyaluran pupuk bersubsidi mencapai 7,1 juta ton, meningkat 9,7%. Berbagai program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung kegiatan ekonomi.

Secara keseluruhan, realisasi subsidi dan kompensasi energi maupun nonenergi telah mencapai Rp415,8 triliun. Anggaran tersebut mencakup subsidi BBM, LPG, listrik, pupuk, hingga subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Suahasil menjelaskan, kebutuhan anggaran subsidi energi juga dipengaruhi kenaikan harga minyak dunia akibat perang. Lonjakan harga minyak membuat harga keekonomian BBM berada di atas harga jual yang ditetapkan pemerintah.

Baca Juga: Konsumsi BBM Subsidi Melonjak, Pertalite Naik 13% dan Biosolar 14%

Baca Juga: Rupiah Tembus Rp18.254 per Dolar AS, Ini Kata Menkeu Suahasil

Akibatnya, terdapat selisih antara harga keekonomian dan harga yang dibayar masyarakat. Selisih tersebut ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui skema subsidi dan kompensasi.

“Selisih harganya, pertalite maupun solar ini ditanggung oleh APBN, ditanggung oleh para pembayar pajak,” tuturnya.

Melalui dukungan APBN tersebut, pemerintah berupaya menjaga agar harga energi tetap terjangkau bagi masyarakat. Langkah ini juga ditujukan untuk mempertahankan daya beli di tengah tekanan kenaikan harga energi global.