Tak Puas Gibran Mundur, dr. Tifa Ajak Fokus ke Ijazah Jokowi

Dokter Tifauzia Tyassuma (dr. Tifa) menilai perhatian publik dan parlemen terlalu tertuju pada polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka, sementara persoalan yang ia sebut sebagai pangkalnya, yakni ijazah Joko Widodo, belum disentuh. 

Pernyataan itu ia sampaikan dalam diskusi di kanal YouTube Sinkos Indonesia, Jumat (13/11/2026), tak lama setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden.

Menurut dia, ijazah Jokowi adalah “batang” dan ijazah Gibran hanyalah “ranting”. “Masyarakat itu enggak lihat mana batang, mana ranting. Gibran ini produk dari batang, batangnya belum selesai,” ujarnya.

Ia mengaku masih menelusuri keaslian ijazah Jokowi dan merasa tidak banyak pihak yang peduli. Menurutnya, kasus yang menimpanya sebenarnya tidak lebih kecil daripada persoalan Gibran. 

Ia juga mengklaim bahwa bersama Roy Suryo ia sudah mengusik isu ini sejak 2023, sebelum akhirnya meluas ke Gibran.

Tifa menyampaikan kekecewaan kepada DPR. Ia mengatakan bersama Roy Suryo sudah melayangkan surat ke semua fraksi sejak dikriminalisasi pada 30 April 2025 untuk meminta audiensi dan rapat dengar pendapat. 

“Setahun lebih kita bersurat. Satu-satunya yang memberikan respons hanya PKS,” katanya. Menurut dia, Komisi III paling jauh hanya menerima mereka lewat staf ahli.

Ia menegaskan upaya itu bukan untuk menyelamatkan dirinya. “Persoalan saya secara pribadi sudah selesai. Yang sedang saya lakukan adalah menyelamatkan bangsa dan negara ini,” ujarnya. 

Ia juga mengaku tak lagi berharap banyak pada DPR dan merasa menghadapi perkara ini sendirian.

Anggota DPR dari Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia, meminta publik membedakan sikap pribadi anggota dewan dengan sikap kelembagaan. 

Menurut dia, DPR tidak bisa mencampuri urusan lembaga peradilan, tetapi jika aduan yang sudah masuk ke Komisi III atau Badan Aspirasi Masyarakat tidak ditanggapi, hal itu bisa dipertanyakan. Ia menyebut persoalan rasa keadilan mau tidak mau harus direspons DPR.

Politisi PDIP Dedi Sitorus mengatakan perkara Tifa dan Roy Suryo berada di ranah komisi, berbeda dengan kasus wakil presiden yang otomatis melibatkan institusi DPR secara keseluruhan.